Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jelang Debat Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Unggul di Isu Hukum
loading...
Pasangan capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai unggul di isu hukum pada debat Pilpres 2024. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menilai debat perdana Pilpres 2024 akan menjadi momentum untuk meyakinkan pemilih. Dalam debat perdana itu komitmen pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dalam pemberantasan korupsi akan diuji.
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat Pilpres pada Selasa (12/12/2023) besok. Tema yang diangkat pada debat kali ini adalah Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
Menurut Suko, tiga pasang capres-cawapres memiliki keunggulan masing-masing. "Capres 1 (Anies Baswedan) dan Capres 3 (Ganjar Pranowo) ada pengalaman kewilayahan pembangunan. Sementara Prabowo (capres nomor 2 Prabowo Subianto) di militer," kata Suko dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).
Suko berharap dengan latar belakang, kemampuan, serta pengalaman beragam capres-cawapres, debat perdana akan berlangsung dengan menarik dan berbobot, serta mampu mengembalikan kepercayan pada masa depan demokrasi.
"Yang bisa kita harapkan, agar debat ini memunculkan pikiran atau gagasan yang bisa dipahami rayat dan sekaligus bisa membangkitkan keyakinan terhadap masa depan demokrasi, ini harapan secara umum," kata Suko.
Namun Ganjar memiliki cawapres Mahfud MD dengan pengalaman dan kapasitas mumpuni di bidang hukum, yang tentunya banyak bertukar pikiran dengan Ganjar. "Dia (Mahfud) pernah di Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif," katanya.
Mahfud yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) terbukti sangat getol dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah kasus korupsi dikawalnya selama menjadi menjabat Menko Polhukam.
Tidak hanya Mahfud, komitmen Ganjar di bidang hukum juga dibuktikan dalam bentuk program bantuan hukum untuk keluarga miskin saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selam 10 tahun menjabat, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu membantu ribuan warga miskin menyelesaikan perkara di meja hukum.
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat Pilpres pada Selasa (12/12/2023) besok. Tema yang diangkat pada debat kali ini adalah Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
Menurut Suko, tiga pasang capres-cawapres memiliki keunggulan masing-masing. "Capres 1 (Anies Baswedan) dan Capres 3 (Ganjar Pranowo) ada pengalaman kewilayahan pembangunan. Sementara Prabowo (capres nomor 2 Prabowo Subianto) di militer," kata Suko dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).
Suko berharap dengan latar belakang, kemampuan, serta pengalaman beragam capres-cawapres, debat perdana akan berlangsung dengan menarik dan berbobot, serta mampu mengembalikan kepercayan pada masa depan demokrasi.
"Yang bisa kita harapkan, agar debat ini memunculkan pikiran atau gagasan yang bisa dipahami rayat dan sekaligus bisa membangkitkan keyakinan terhadap masa depan demokrasi, ini harapan secara umum," kata Suko.
Namun Ganjar memiliki cawapres Mahfud MD dengan pengalaman dan kapasitas mumpuni di bidang hukum, yang tentunya banyak bertukar pikiran dengan Ganjar. "Dia (Mahfud) pernah di Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif," katanya.
Mahfud yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) terbukti sangat getol dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah kasus korupsi dikawalnya selama menjadi menjabat Menko Polhukam.
Tidak hanya Mahfud, komitmen Ganjar di bidang hukum juga dibuktikan dalam bentuk program bantuan hukum untuk keluarga miskin saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selam 10 tahun menjabat, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu membantu ribuan warga miskin menyelesaikan perkara di meja hukum.
Explore More