Debat Pilpres Diharapkan Munculkan Gagasan Sesuai Kebutuhan Rakyat

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat perdana Pilpres 2024 pada Selasa (12/12/2023) besok. Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) diharapkan berisi banyak gagasan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

"Yang jadi penting, komunikasi efektif, bukan sekadar pandai berkata, tetapi kekuatan kebijakan yang kompatibel dengan pikiran rakyat," kata pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).

Menurutnya, gagasan yang bagus, tidak akan sampai ke masyarakat jika bahasa yang digunakan tidak tepat. Terlebih jika bukan gagasan atau program itu yang dibutuhkan masyarakat.



"Komunikasi efektif ketika manfaat memberikan benefit pada masyarakat dan proksimitas dengan cara berpikir mereka," katanya.

Suko Widodo mengakui bahwa tiga pasang capres-cawapres memiliki keunggulan masing-masing. "Capres 1 (Anies Baswedan) dan capres 3 (Ganjar Pranowo) ada pengalaman kewilayahan pembangunan. Sementara Pak Prabowo di militer," kata Suko.

Adapun cawapres Mahfud MD memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni di bidang hukum. "Dia pernah di Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif," katanya.

Dengan latar belakang, kemampuan, dan pengalaman beragam capres-cawapres, Suko melihat debat perdana Pilpres 2024 akan berlangsung dengan menarik dan berbobot, serta mampu mengembalikan kepercayan akan masa depan demokrasi.

"Yang bisa kita harapkan, agar debat ini memunculkan pikiran atau gagasan yang bisa dipahami rayat dan sekaligus bisa membangkitkan keyakinan terhadap masa depan demokrasi ini. Harapan secara umum," kata Suko.



Debat capres-cawapres putaran pertama pada Selasa (12/12/2023) besok bertema Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. Dalam visi-visinya, pasangan Ganjar-Mahfud menuangkan soal Supremasi Hukum Progresif dan Menjamin HAM hingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

"Terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara," tulis dokumen visi-misi pasangan nomor urut 3 itu.