Wapres Sentil Masih Adanya Penegak Hukum dan Pemeriksa Keuangan di Pusaran Korupsi
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyentil masih adanya oknum aparat penegak hukum dan pemeriksa keuangan negara yang terjerat kasus korupsi. Foto/Setwapres
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyentil masih adanya oknum aparat penegak hukum dan pemeriksa keuangan negara yang terjerat kasus korupsi. Hal itu diungkapkan Wapres dalam acara penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) 2023 di Bali, Rabu (6/12/2023).
“Kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara,” kata Wapres.
Dia mendorong agar tata kelola pemerintahan ditingkatkan. Wapres mengatakan meskipun Indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya.
"Inilah beberapa tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dibangun semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal," katanya.
Tidak lupa, Wapres juga memberikan selamat kepada instansi yang mendapatkan predikat B ke atas untuk penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP, serta unit kerja instansi yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
"Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," pungkasnya.
“Kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara,” kata Wapres.
Dia mendorong agar tata kelola pemerintahan ditingkatkan. Wapres mengatakan meskipun Indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya.
"Inilah beberapa tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dibangun semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal," katanya.
Tidak lupa, Wapres juga memberikan selamat kepada instansi yang mendapatkan predikat B ke atas untuk penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP, serta unit kerja instansi yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
"Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
