Kepala BKKBN Tekankan Pentingnya Persiapkan Diri Sambut Bonus Demografi
loading...
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan pentingnya saat ini mempersiapkan diri dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Hasto Wardoyo menekankan pentingnya saat ini mempersiapkan diri dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Hal itu diungkapkan pada kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi di Hotel Novotel Kota Semarang, Senin (4/12/2023).
Dalam kesempatan itu, dia memuji capaian program percepatan penurunan stunting dan Bangga Kencana di Provinsi Jawa Tengah. Dia mengatakan, angka total fertility rate (TFR) di Jawa Tengah sudah 2,09 dari target 2,1.
Adapun total fertility rate adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur atau reproduksinya. Hasto melanjutkan, faktor risiko stunting di Jawa Tengah dari 2021 ke 2022 ini menurun.
Baca juga: BKKBN Pasok Data Akurat dan Terbaru Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
“Karena apa? Karena jambannya (masyarakat) lebih baik, sanitasi membaik, air minum lebih baik,” ungkap dr. Hasto.
Dia mengatakan, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah menunjukkan tren positif dalam percepatan penurunan stunting. Hal ini tampak dari capaian-capaian yang telah diraih oleh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Tahapan bonus demografi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap sedang berada di puncak bonus demografi, dengan rasio 43,06. Kemudian Kabupaten Banyumas 45,3 bonus demografi sedang berjalan. Rata-rata jawa tengah 43,16,” tuturnya.
Begitu juga angka unmet need dan perkawinan usia dini, dia memaparkan bahwa saat ini Jawa Tengah terus mengarah kepada lebih baik. “Kasus unmet need juga menurun. Usia perkawinan juga lebih baik di Jawa Tengah, yang tadinya di bawah 21, sekarang udah banyak mendekati usia 21,” imbuhnya.
“Tapi jangan kelamaan juga, sampai 35 idealnya bagi perempuan. Gerakan untuk ber-KB di Jawa Tengah ini luar biasa,” kata dr. Hasto.
Dia juga menjelaskan bagaimana tren penurunan stunting di Jawa Tengah ini menurun. Melihat bagaimana faktor risiko penyebab stunting diantisipasi, maka yakin saja 2023 ini angka prevalensi stuntingnya bisa menurun.
Percepatan penurunan stunting terus dilakukan secara cepat dan masif, hal ini tak lepas dari cita-cita besar untuk menyambut Generasi Emas Indonesia pada 2045. Hasto berpendapat, dalam hal menyambut bonus demografi ini, generasi mudalah yang akan menentukan bonus demografi itu berhasil atau tidak.
Adapun Evaluasi Program Percepatan Penrunan Stunting tingkat Provinsi Jawa Tengah ini mempertemukan Kepala OPD KB dari 35 Kabupaten Kota se Jawa Tengah, TPPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, juga Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana optimistis angka prevalensi stunting di Jawa Tengah bisa menyentuh 17 persen pada akhir 2023, bahkan di bawah itu. “Saya harapkan sehabis ini kita punya komitmen untuk menurunkan stunting, dan mampu mencapai target. Bila perlu di bawah target, di bawah 14 persen,” ujar Nana.
Nana pun memotivasi bahwa selama ada kemauan, maka kemampuan pasti akan mengikuti. “Insyaallah target 14 persen kalau kita mau, tidak ada yang sulit. Semua ada solusinya, jika kita mau,” ucapnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan bersama secara konvergensi selama 2023 dalam rangka mewujudkan tercapainya target penurunan prevalensi Stunting menjadi 14% di 2024. Di antaranya memperkuat sinergitas di masing-masing bidang TPPS Provinsi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan.
Kemudian, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan TPPS Kabupaten/Kota, melalui berbagai kegiatan. Terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang KB Pasca Persalinan (KBPP) untuk di tindaklanjuti dalam bentuk regulasi di kabupaten/kota.
Lalu, melakukan monitoring dan evaluasi terpadu pasca roadshow Menko PMK, di mana isu dalam monitoring adalah ketersediaan Antropometri kit dan USG (ultra sonografi). Kolaborasi dan konvergensi melalui Pengukuhan Pangdam IV Diponegoro sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Dokumen Strategi Komunikasi dan perubahan perilaku Provinsi Jawa Tengah bersama Unicef dan Tanoto Foundation. Generasi Emas bisa tercapai ketika bonus demografi bisa dioptimalkan dengan baik.
Bonus demografi dengan lebih dari 50 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif. Maka itu, pentingnya mempersiapkan generasi tangguh dari saat ini agar sumber daya manusia yang berkualitas bisa terwujud, bonus demografi termanfaatkan dengan maksimal, dan Indonesia berhasil menjadi negara maju.
Dalam kesempatan itu, dia memuji capaian program percepatan penurunan stunting dan Bangga Kencana di Provinsi Jawa Tengah. Dia mengatakan, angka total fertility rate (TFR) di Jawa Tengah sudah 2,09 dari target 2,1.
Adapun total fertility rate adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur atau reproduksinya. Hasto melanjutkan, faktor risiko stunting di Jawa Tengah dari 2021 ke 2022 ini menurun.
Baca juga: BKKBN Pasok Data Akurat dan Terbaru Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
“Karena apa? Karena jambannya (masyarakat) lebih baik, sanitasi membaik, air minum lebih baik,” ungkap dr. Hasto.
Dia mengatakan, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah menunjukkan tren positif dalam percepatan penurunan stunting. Hal ini tampak dari capaian-capaian yang telah diraih oleh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Tahapan bonus demografi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap sedang berada di puncak bonus demografi, dengan rasio 43,06. Kemudian Kabupaten Banyumas 45,3 bonus demografi sedang berjalan. Rata-rata jawa tengah 43,16,” tuturnya.
Begitu juga angka unmet need dan perkawinan usia dini, dia memaparkan bahwa saat ini Jawa Tengah terus mengarah kepada lebih baik. “Kasus unmet need juga menurun. Usia perkawinan juga lebih baik di Jawa Tengah, yang tadinya di bawah 21, sekarang udah banyak mendekati usia 21,” imbuhnya.
“Tapi jangan kelamaan juga, sampai 35 idealnya bagi perempuan. Gerakan untuk ber-KB di Jawa Tengah ini luar biasa,” kata dr. Hasto.
Dia juga menjelaskan bagaimana tren penurunan stunting di Jawa Tengah ini menurun. Melihat bagaimana faktor risiko penyebab stunting diantisipasi, maka yakin saja 2023 ini angka prevalensi stuntingnya bisa menurun.
Percepatan penurunan stunting terus dilakukan secara cepat dan masif, hal ini tak lepas dari cita-cita besar untuk menyambut Generasi Emas Indonesia pada 2045. Hasto berpendapat, dalam hal menyambut bonus demografi ini, generasi mudalah yang akan menentukan bonus demografi itu berhasil atau tidak.
Adapun Evaluasi Program Percepatan Penrunan Stunting tingkat Provinsi Jawa Tengah ini mempertemukan Kepala OPD KB dari 35 Kabupaten Kota se Jawa Tengah, TPPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, juga Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana optimistis angka prevalensi stunting di Jawa Tengah bisa menyentuh 17 persen pada akhir 2023, bahkan di bawah itu. “Saya harapkan sehabis ini kita punya komitmen untuk menurunkan stunting, dan mampu mencapai target. Bila perlu di bawah target, di bawah 14 persen,” ujar Nana.
Nana pun memotivasi bahwa selama ada kemauan, maka kemampuan pasti akan mengikuti. “Insyaallah target 14 persen kalau kita mau, tidak ada yang sulit. Semua ada solusinya, jika kita mau,” ucapnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan bersama secara konvergensi selama 2023 dalam rangka mewujudkan tercapainya target penurunan prevalensi Stunting menjadi 14% di 2024. Di antaranya memperkuat sinergitas di masing-masing bidang TPPS Provinsi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan.
Kemudian, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan TPPS Kabupaten/Kota, melalui berbagai kegiatan. Terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang KB Pasca Persalinan (KBPP) untuk di tindaklanjuti dalam bentuk regulasi di kabupaten/kota.
Lalu, melakukan monitoring dan evaluasi terpadu pasca roadshow Menko PMK, di mana isu dalam monitoring adalah ketersediaan Antropometri kit dan USG (ultra sonografi). Kolaborasi dan konvergensi melalui Pengukuhan Pangdam IV Diponegoro sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Dokumen Strategi Komunikasi dan perubahan perilaku Provinsi Jawa Tengah bersama Unicef dan Tanoto Foundation. Generasi Emas bisa tercapai ketika bonus demografi bisa dioptimalkan dengan baik.
Bonus demografi dengan lebih dari 50 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif. Maka itu, pentingnya mempersiapkan generasi tangguh dari saat ini agar sumber daya manusia yang berkualitas bisa terwujud, bonus demografi termanfaatkan dengan maksimal, dan Indonesia berhasil menjadi negara maju.
(rca)
Lihat Juga :
