Sudah Disiapkan Sejak Lama, Kartu Prakerja Tak Perlu Dibatalkan

JAKARTA - Program Kartu Prakerja yang diluncurkan Presiden Jokowi tidak perlu dibatalkan. Apalagi program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak wabah Corona ini telah disiapkan sejak lama. (Baca juga: DPR Nilai Kartu Prakerja Sangat Dibutuhkan Masyarakat Terdampak Corona)

“Tidak perlu dibubarkan, ini hanya pola dan cara pandang antar generasi yang belum matching, Insya Allah nanti pasti akan bisa mengerti dan saling memahami. Justru kalau saya malah menyarankan kita berterima kasih kepada adik-adik milenial kita yang telah berhasil membuat perusahaan start up digital. Bahkan harus kita dorong lagi semakin banyak yang buat,” kata anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman, Kamis (30/4/2020). (Baca juga: Kartu Prakerja, Gerindra Minta Pemerintah Fokus ke Masyarakat Terdampak Corona)

Apalagi, sambung Maman, program Kartu Prakerja itu sudah dipersiapkan jauh sebelum kejadian COVID-19. Awalnya program itu akan direalisasikan dengan pola konvensional namun karena ada wabah Corona akhirnya di modifikasi sedikit yaitu dengan sistem virtual atau online.

”Saya ingin meluruskan, banyak yang salah sangka mengatakan ada dugaan korupsi di dana pelatihan Rp5,6 triliun tersebut, bagaimana cara korupsi nya? Kan dana Rp1 Juta pelatihan per orang untuk kurang lebih 5,6 juta orang itu diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk seperti pulsa dimana kalau tidak dipakai ya tidak akan keluar,” tuturnya.

Selain itu, kata Maman, yang membuat modul pelatihan adalah semua lembaga pelatihan di Indonesia yang berjumlah ribuan baik yang sudah berkemampuan module online maupun offline. ”Dikarenakan ada Corona, memaksa kita hanya bisa berinteraksi jarak jauh maka untuk sementara modul yang digunakan adalah module online, kebetulan yang memiliki kemampuan membuat module online baru sekitar 300-an lembaga,” ucapnya.

Menurut Maman, lembaga-lembaga pelatihan ini kemudian memasarkan module mereka melalui market place virtual yang sampai saat ini baru ada delapan perusahaan virtual berbasiskan platform digital. Salah satunya, Ruangguru. ”Kalau memang ada lagi perusahaan-perusahaan start up seperti Ruangguru, Pintaria, Sekolahmu dan sebagainya tentu akan dengan senang hati pemerintah menerima. Karena perusahaan start up tersebut hanya sebagai market atau pasar saja untuk memasarkan module-module pelatihan yang dimiliki semua lembaga pelatihan,” kata Maman.

Maman menegaskan, tidak ada praktik korupsi pengadaan barang dalam program tersebut. ”Jadi apa yang mau dikorupsi? dimana mark up nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda penggiat usaha start up untuk bisa membuat platform perusahaan yang sama agar bisa menjadi market bagi lembaga lembaga pelatihan di Indonesia. Ini bebas kok siapa saja bias berpartisipasi mendaftarkan karyanya melalui platform digital tersebut,” katanya.