Kebocoran Data DPT, Yusuf Lakaseng Perindo: Harusnya KPU Lebih Mawas Diri
Sabtu, 02 Desember 2023 - 13:03 WIB
loading...
Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng. Foto/Tangkapan Layar
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo , Yusuf Lakaseng menyoroti dugaan kebocoran 204 juta data pemilih di Pemilu 2024 yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Yusuf, kebocoran data tersebut tidak bisa dianggap main-main.
"Ini enggak bisa dianggap main-main. Ada 204 juta DPT (diduga bocor). Banyak banget tuh. Sebenarnya KPU punya pengalaman diretas 2020, 2022. Mestinya harus lebih mawas diri dan antisipasi," kata Yusuf dalam diskusi Polemik Trijaya FM bertajuk "Ngeriii... Data Pemilih Bocor" yang disiarkan Sabtu (2/12/2023).
Yusuf mengatakan, KPU harus segera mengambil langkah cepat untuk mencari penyebab dugaan kebocoran data tersebut. Meski dalam hal ini KPU sudah menggandeng Badan Siber Sandi Negara (BSSN), namun Yusuf menilai upaya tersebut belum maksimal.
"Belum maksimal, masyarakat harus disampaikan terkait dimana penyebabnya," ujarnya. Yusuf menjelaskan, adanya dugaan kebocoran data tersebut seyogyanya menjadi pelajaran pemerintah Indonesia dalam hal transformasi digital.
Dia menuturkan, pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan insfrastruktur digital saja, tetapi harus dipikirkan juga terkait ketahanan dan keamanan digitalnya.
"Karena ini penting sekali. Karena kebocoran data ini berbahaya bagi kita semua. Kejahatan politik dan ekonomi akan mengintai kita semua," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, belum lama ini situs KPU kembali menjadi sasaran peretasan. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Chairman CISSRec Pratama Persadha mengatakan, akun anonim Jimbo tersebut membagikan 500.000 data contoh yang berhasil didapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
Dalam postingannya di forum tersebut data 252 juta yang berhasil didapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi.
Baca: KPU Diminta Tak Anggap Sederhana Bocornya Data Pemilih Pemilu
Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
Di dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, No. KK, nomor KTP (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
"Tim CISSReC juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar. Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD74000 atau hampir setara Rp1,2 miliar," kata Pratama, Selasa (28/11/2023).
"Ini enggak bisa dianggap main-main. Ada 204 juta DPT (diduga bocor). Banyak banget tuh. Sebenarnya KPU punya pengalaman diretas 2020, 2022. Mestinya harus lebih mawas diri dan antisipasi," kata Yusuf dalam diskusi Polemik Trijaya FM bertajuk "Ngeriii... Data Pemilih Bocor" yang disiarkan Sabtu (2/12/2023).
Yusuf mengatakan, KPU harus segera mengambil langkah cepat untuk mencari penyebab dugaan kebocoran data tersebut. Meski dalam hal ini KPU sudah menggandeng Badan Siber Sandi Negara (BSSN), namun Yusuf menilai upaya tersebut belum maksimal.
"Belum maksimal, masyarakat harus disampaikan terkait dimana penyebabnya," ujarnya. Yusuf menjelaskan, adanya dugaan kebocoran data tersebut seyogyanya menjadi pelajaran pemerintah Indonesia dalam hal transformasi digital.
Dia menuturkan, pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan insfrastruktur digital saja, tetapi harus dipikirkan juga terkait ketahanan dan keamanan digitalnya.
"Karena ini penting sekali. Karena kebocoran data ini berbahaya bagi kita semua. Kejahatan politik dan ekonomi akan mengintai kita semua," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, belum lama ini situs KPU kembali menjadi sasaran peretasan. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Chairman CISSRec Pratama Persadha mengatakan, akun anonim Jimbo tersebut membagikan 500.000 data contoh yang berhasil didapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
Dalam postingannya di forum tersebut data 252 juta yang berhasil didapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi.
Baca: KPU Diminta Tak Anggap Sederhana Bocornya Data Pemilih Pemilu
Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
Di dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, No. KK, nomor KTP (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
"Tim CISSReC juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar. Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD74000 atau hampir setara Rp1,2 miliar," kata Pratama, Selasa (28/11/2023).
(hab)
Lihat Juga :
