TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Pilpres 2024 Tanpa Isu SARA: Utamakan Gagasan dan Program
loading...
Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Iwan Setiawan mengatakan semua pasangan capres dan cawapres telah berkomitmen untuk agar Pilpres 2024 berjalan dengan aman dan damai. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD , Iwan Setiawan mengatakan semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah berkomitmen untuk agar Pilpres 2024 berjalan dengan aman dan damai.
Menurutnya, hal itu dibuktikan penandatanganan naskah Deklarasi Pemilu Damai di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023 lalu.
Baca juga: TKD Ganjar-Mahfud Optimistis Menang 60 Persen di Bandung Barat
"Ketiga pasangan capres telah berkomitmen agar bagaimana pemilu ini berjalan dengan aman dan damai," ujar Iwan dalam diskusi publik yang bertajuk "Menyoal Kampanye Damai Pilpres 2024" yang diselenggarakan Indonesia Politik Review (IPR) di kawasan Ciputat, Tangerang, Kamis (30/11/2023).
Iwan menegaskan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Namun yang harus diutamakan adalah politik gagasan, adu ide, dan visi-misi untuk kemajuan Indonesia.
"Politisasi SARA dan ujaran kebencian harus dihindari ke depan, terutama di media sosial. Capres dan cawapres harus adu ide, gagasan dan konsepnya kepada masyarakat," katanya.
Terkait kampanye damai, Iwan menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh aparat negara harus netral dalam pemilu nanti. Menurutnya, sebagai kepala negara Jokowi tidak harus terlibat dalam kampanye atau intervensi perhelatan politik.
"Kampanye damai tanpa Jokowi. Awalnya ada indikasi atau ada banyak ulasan yang menjelaskan bahwa ada intervensi penguasaan dalam proses pemilu kali ini," papar Iwan.
"Kenapa pemilu tanpa Jokowi atau Pilpres 2024 tanpa Jokowi karena kita tidak ingin ada indikasi intervensi penguasa dalam proses kampanye atau melalui kebijakan yang mungkin pro terhadap salah satu paslon," sambung Iwan.
Dia menegaskan pula bahwa Presiden Jokowi harus betul-betul berkomitmen untuk netral dan tidak menggunakan aparatur negara untuk mengintervensi agar memilih salah satu paslon. Mengingat salah satu cawapres yang ikut dalam pesta demokrasi ini adalah putranya, Gibran Rakabuming Raka.
"Jokowi bilang aparat negara netral dan alat negara tidak intervensi. Itu jangan hanya diucapkan saja. Tapi harus dibarengi dengan kenyataan di bawah bahwa tidak ada intervensi penguasa, tidak ada intervensi aparat dan sebagainya," tegasnya.
Menurutnya, kejadian yang menimpa salah satu Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono yang sedang dalam proses pemeriksaan merupakan bentuk intervensi aparat. Sebab, Aiman hanya mengungkap ada dugaan ketidaknetralan TNI-Polri.
Namun demikian, Iwan mengingatkan bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi, rakyat langsung yang akan menjadi pengawas jalannya pemilu. Sebab lewat media sosial masyarakat bisa dengan segera menyampaikan apabila ada dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu.
"Apa pun yang terjadi tidak ada yang bisa kita tutupi karena masyarakat sendiri akan menjadi pengawas. Apalagi mereka dekat dengan akses media sosial. Kalau ada kejadian yang melanggar itu cepat tersebar informasinya," jelasnya.
Di sisi lain, Iwan juga berharap agar penyelenggara pemilu bisa bekerja secara optimal agar dugaan kecurangan pemilu dapat terhindarkan.
"Kalau semua penyelenggara pemilu itu berfungsi harusnya pelanggaran di bawah bisa diminimalisir dan terhindarkan," ungkapnya.
Terakhir, Iwan berpesan agar masyarakat dapat bijak dalam menyaring informasi terutama di media sosial pada masa-masa kampanye ini.
Baca juga: Tiba di Bandara Kupang, Ganjar Pranowo Diteriakkan Presiden 2024
"Mari kita berkampanye santun, tidak menghina. Kita juga lebih arif dalam memahami konten-konten atau media online. Ketika itu bisa diwujudkan kampanye damai itu bisa terwujud," pungkasnya.
Menurutnya, hal itu dibuktikan penandatanganan naskah Deklarasi Pemilu Damai di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023 lalu.
Baca juga: TKD Ganjar-Mahfud Optimistis Menang 60 Persen di Bandung Barat
"Ketiga pasangan capres telah berkomitmen agar bagaimana pemilu ini berjalan dengan aman dan damai," ujar Iwan dalam diskusi publik yang bertajuk "Menyoal Kampanye Damai Pilpres 2024" yang diselenggarakan Indonesia Politik Review (IPR) di kawasan Ciputat, Tangerang, Kamis (30/11/2023).
Iwan menegaskan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Namun yang harus diutamakan adalah politik gagasan, adu ide, dan visi-misi untuk kemajuan Indonesia.
"Politisasi SARA dan ujaran kebencian harus dihindari ke depan, terutama di media sosial. Capres dan cawapres harus adu ide, gagasan dan konsepnya kepada masyarakat," katanya.
Terkait kampanye damai, Iwan menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh aparat negara harus netral dalam pemilu nanti. Menurutnya, sebagai kepala negara Jokowi tidak harus terlibat dalam kampanye atau intervensi perhelatan politik.
"Kampanye damai tanpa Jokowi. Awalnya ada indikasi atau ada banyak ulasan yang menjelaskan bahwa ada intervensi penguasaan dalam proses pemilu kali ini," papar Iwan.
"Kenapa pemilu tanpa Jokowi atau Pilpres 2024 tanpa Jokowi karena kita tidak ingin ada indikasi intervensi penguasa dalam proses kampanye atau melalui kebijakan yang mungkin pro terhadap salah satu paslon," sambung Iwan.
Dia menegaskan pula bahwa Presiden Jokowi harus betul-betul berkomitmen untuk netral dan tidak menggunakan aparatur negara untuk mengintervensi agar memilih salah satu paslon. Mengingat salah satu cawapres yang ikut dalam pesta demokrasi ini adalah putranya, Gibran Rakabuming Raka.
"Jokowi bilang aparat negara netral dan alat negara tidak intervensi. Itu jangan hanya diucapkan saja. Tapi harus dibarengi dengan kenyataan di bawah bahwa tidak ada intervensi penguasa, tidak ada intervensi aparat dan sebagainya," tegasnya.
Menurutnya, kejadian yang menimpa salah satu Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono yang sedang dalam proses pemeriksaan merupakan bentuk intervensi aparat. Sebab, Aiman hanya mengungkap ada dugaan ketidaknetralan TNI-Polri.
Namun demikian, Iwan mengingatkan bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi, rakyat langsung yang akan menjadi pengawas jalannya pemilu. Sebab lewat media sosial masyarakat bisa dengan segera menyampaikan apabila ada dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu.
"Apa pun yang terjadi tidak ada yang bisa kita tutupi karena masyarakat sendiri akan menjadi pengawas. Apalagi mereka dekat dengan akses media sosial. Kalau ada kejadian yang melanggar itu cepat tersebar informasinya," jelasnya.
Di sisi lain, Iwan juga berharap agar penyelenggara pemilu bisa bekerja secara optimal agar dugaan kecurangan pemilu dapat terhindarkan.
"Kalau semua penyelenggara pemilu itu berfungsi harusnya pelanggaran di bawah bisa diminimalisir dan terhindarkan," ungkapnya.
Terakhir, Iwan berpesan agar masyarakat dapat bijak dalam menyaring informasi terutama di media sosial pada masa-masa kampanye ini.
Baca juga: Tiba di Bandara Kupang, Ganjar Pranowo Diteriakkan Presiden 2024
"Mari kita berkampanye santun, tidak menghina. Kita juga lebih arif dalam memahami konten-konten atau media online. Ketika itu bisa diwujudkan kampanye damai itu bisa terwujud," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
