Jelang Pemilu 2024, Eks Sekjen Fitra Tegaskan Kawal Resources Negara
loading...
Mantan Sekretaris Jenderal Fitra, Yeni Sucipto dalam acara diskusi di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023). Foto/Jonathan Simanjuntak/MPI
A
A
A
JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal Fitra, Yeni Sucipto meminta, agar anggota legislatif pada tingkat daerah maupun pusat mengawal sumber daya negara menjelang Pemilu 2024 . Hal itu dilakukan untuk menghindari pemanfaatan resources negara untuk dijadikan alat politik.
"Saya pikir ini perlu ada pengawalan menjelang Pemilu resources mana yang kemudian bisa dimanfaatkan elite politik," kata Yeni dalam acara diskusi di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).
Pasalnya kata dia, iklim demokrasi politik mulai dimanfaatkan oleh elite-elite politik. Ia menyampaikan agar hal tersebut tidak masuk di dalam demokrasi ekonomi.
Salah satu contoh pemanfaatan politik dalam ekonomi, kata dia, misalnya terdapat program-program yang dijanjikan kepada masyarakat, namun masyarakat diharuskan untuk memilih sosok tertentu terlebih dahulu. Ia pun mengaku mendapatkan laporan-laporan serupa.
"Karena saya cukup banyak mendengar, misalnya kalau kamu mau dapat gas LPG tiga kilogram kamu harus persyaratannya abcd, mau engga kemudian istilahnya memilih ini, ada yang kemudian. Potensinya ke arah sana," jelas dia.
Ia pun meminta agar masyarakat lebih menaruh perhatian kepada sikap itu. Pasalnya pemanfaatan resources milik negara untuk memobilisasi politik dapat membahayakan negara.
"Karena kita tahu APBN adalah salah satu hal penting menjadi jantungnya negara, duit ada di situ semua, duit untuk mensejahterahkan rakyat, enggak ada duit, rakyat enggak sejahtera aksesibilitas kesehatan bagaimana, pendidikan bagaimana?" tuturnya.
"Saya pikir ini perlu ada pengawalan menjelang Pemilu resources mana yang kemudian bisa dimanfaatkan elite politik," kata Yeni dalam acara diskusi di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).
Pasalnya kata dia, iklim demokrasi politik mulai dimanfaatkan oleh elite-elite politik. Ia menyampaikan agar hal tersebut tidak masuk di dalam demokrasi ekonomi.
Salah satu contoh pemanfaatan politik dalam ekonomi, kata dia, misalnya terdapat program-program yang dijanjikan kepada masyarakat, namun masyarakat diharuskan untuk memilih sosok tertentu terlebih dahulu. Ia pun mengaku mendapatkan laporan-laporan serupa.
"Karena saya cukup banyak mendengar, misalnya kalau kamu mau dapat gas LPG tiga kilogram kamu harus persyaratannya abcd, mau engga kemudian istilahnya memilih ini, ada yang kemudian. Potensinya ke arah sana," jelas dia.
Ia pun meminta agar masyarakat lebih menaruh perhatian kepada sikap itu. Pasalnya pemanfaatan resources milik negara untuk memobilisasi politik dapat membahayakan negara.
"Karena kita tahu APBN adalah salah satu hal penting menjadi jantungnya negara, duit ada di situ semua, duit untuk mensejahterahkan rakyat, enggak ada duit, rakyat enggak sejahtera aksesibilitas kesehatan bagaimana, pendidikan bagaimana?" tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
