Ganjar Pranowo Tegaskan Urusan Perut Rakyat Tidak Boleh Diliberalisasi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan urusan perut rakyat tidak boleh diliberalisasi, terutama pangan . Sehingga, Indonesia harus bisa mewujudkan daulat pangan.

Ganjar pun menyinggung liberalisasi di jaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto terkait bantuan luar negeri, termasuk pangan yang disebut Inter-Governmental Group On Indonesia (IGGI).



“Kita dulu ketakutan karena ada IGGI, kemudian Michel Camdessus (bersedekap tangan) menunggui Pak Harto waktu itu tanda tangan menunduk. Waktu itu gambarnya, visualnya betul-betul menjadi dramatik vision, yang muncul pada saat itu dan ternyata liberalisasi seluruh pangan yang ada. Nggak boleh urusan rakyat nggak boleh diliberalisasi, perut rakyat,” ujar Ganjar pada dialog Sang Kandidat bersama Ganjar, Kamis (30/11/2023)

Oleh karena itu, Ganjar mengatakan Presiden Pertama RI Soekarno pernah menuliskan di salah satu prasasti pada saat pendirian Institut Pertanian Bogor (IPB) bahwa pangan dan pertanian adalah soal hidup matinya bangsa.

“Maka Bung Karno itu pernah menuliskan di prasasti kalau nggak salah pada saat pendirian IPB soal pangan dan pertanian adalah soal hidup matinya bangsa, daulat bagi saya itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa dirinya sudah berkeliling Indonesia bertemu dengan masyarakat tentang permasalahan pertanian saat ini. Sehingga, bisa mencari jalan keluar agar Indonesia bisa berdaulat pangan dan petani sejahtera.

“Dan itulah dengan mekanisasi itulah dengan bantuan ya saya mudah berkeliling hari ini keluhan masyarakat, satu pupuk mahal, obat mahal, panen murah."


“Inilah kemudian proteksi lalu apa yang mesti kita lakukan kita siapkan, oke pupuknya kalau kurang ada dua cara satu bangun pabrik pupuk. Yang kedua kita mesti geser ke organik dan itu teknologi baru. Wah anak-anak muda, anak muda hebat-hebat itu,” pungkasnya.