Dewan Etik Lembaga Survei Perlu Segera Dibentuk

Ia menyoroti adanya indikasi penggiringan opini publik serta pemanfaatan bandwagon effect melalui hasil survei, apalagi berkenaan dengan elektabilitas para calon di Pilpres 2024. "Saya kira ketika kredibilitas dan integritas pelaku survei tidak terjaga dengan baik dan mereka berafiliasi dengan kekuatan politik tersebut, benar itu ada indikasi," katanya.

Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mendorong lembaga survei berada di ruang netral. Lembaga survei bekerja dengan etika, bisa dipertanggung jawabkan, dan mengedepankan etika.

"Lembaga survei harus profesional, transparan, dan meningkatkan tanggung jawab kepada publik. Selain itu lembaga survei politik juga menguatkan peran asosiasi untuk mengawasi kualitas survei agar senantiasa patuh kepada kode etik yang telah disepakati bersama," kata Surokim.

Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo ini menambahkan, ada perbedaan besar antara lembaga survei dan konsultan publik. Lembaga survei sesungguhnya berada di kamar netral. Dia bertindak imparsial sebagai penghasil data perilaku memilih. Sementara konsultan politik berada di kamar sebelah yang memang harus memihak dan partisan.

"Jadi sebetulnya peran keduanya berbeda dan harus dipisahkan secara tegas," kata Surokim.