Wapres Minta Nawawi Pomolango Tingkatkan Penegakan Hukum

Minggu, 26 November 2023 - 08:47 WIB
loading...
Wapres Minta Nawawi...
Wapres KH Ma’ruf Amin meminta Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango yang baru saja ditunjuk meningkatkan penegakan hukum. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango yang baru saja ditunjuk bisa meningkatkan penegakan hukum.

“Mengenai sudah ditunjuk (Ketua KPK sementara) ya kita harapkan bahwa penggantinya ini supaya bekerja lebih baik lah, supaya penegakan hukumnya supaya lebih ditingkatkan lagi, supaya marwah KPK ini jangan (hilang),” ungkap Wapres dalam keterangannya di Bratislava, Slovakia, dikutip Minggu (26/11/2023).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) mengenai pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK setelah Polda Metro Jaya pada 22 November 2023 menjadikannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo. Jokowi kemudian menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Ketua KPK Gantikan Firli Bahuri, Nawawi: Saya Baru Tahu Tadi Subuh

Sebelumnya, Wapres pun menegaskan pemerintah tidak akan intervensi dan menyerahkan pada koridor hukum pasca Firli Bahuri dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya.

“Saya kira berjalan saja sesuai koridor hukum aja, yaitu artinya ya kan pemerintah tidak akan intervensi kan yang seperti itu ya silakan koridor hukum aja berjalan dengan mestinya seperti apa kan begitu. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan aturan hukum. Kita serahkan saja dalam sesuai dengan proses hukumnya seperti apa,” katanya.

(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Penanganan Dugaan Kasus...
Penanganan Dugaan Kasus Febrie Adriansyah Jadi Ujian Independensi Penegak Hukum
KPK Panggil Bupati Penajam...
KPK Panggil Bupati Penajam Paser Utara terkait Kasus Gratifikasi di Kukar
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Yusril Sebut KPK Bisa...
Yusril Sebut KPK Bisa Ambil Alih Perkara Febrie Adriansyah
Laporan Amplop Menhut...
Laporan Amplop Menhut Raja Juli, KPK: Yang Dilaporkan hanya Berita Acara Pengembalian, Nominalnya Tidak
Verifikasi Laporan Gratifikasi...
Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Rampung, KPK: Kini Didalami di Tahap Penindakan
Bupati Lombok Barat...
Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, 7 Orang Langsung Diboyong ke Jakarta
PASTI Indonesia Minta...
PASTI Indonesia Minta KPK Soroti Pengelolaan PDRD Raja Ampat Tahun 2025
Kasus Dugaan Korupsi...
Kasus Dugaan Korupsi Bupati Fadia Arafiq Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang
Rekomendasi
Mengancam Bumi, China...
Mengancam Bumi, China Siap Pindahkan Asteroid 2015 XF261
Airlangga Sangkal PFII...
Airlangga Sangkal PFII Jadi Surga Pencucian Uang: Bukan untuk Dana-dana Gelap
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
Berita Terkini
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
Kuntadi Jadi Jampidsus,...
Kuntadi Jadi Jampidsus, Yusril: Tugas Pokoknya Selesaikan Kasus Febrie Adriansyah
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Infografis
Kejaksaan, Institusi...
Kejaksaan, Institusi Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved