PPP Sebut Program Insentif Guru Keagamaan yang Dilakukan Ganjar Layak Jadi Kebijakan Nasional

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) meminta agar calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menjadikan program insentif guru keagamaan sebagai kebijakan nasional. PPP melihat Ganjar telah berhasil melakukan kebijakan tersebut saat memimpin Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, PPP meminta Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengalokasikan APBN untuk insentif guru keagamaan setiap tahunnya.

"Keberhasilan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dalam mengangkat derajat guru keagamaan harus bisa diberlakukan secara nasional. Hal itu bisa dilakukan jika Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia," kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, Jumat (24/11/2023).



Menurutnya, pemberian insentif guru keagamaan untuk memberikan penghargaan kepada guru guru informal seperti guru ngaji dan guru madin. Selama ini mereka tidak mendapatkan perhatian negara padahal mereka telah mendidik generasi muda melalui penanaman ahlak, moral, budi pekerti, sehingga mampu membentuk pribadi yang berintegritas.

Jubir TKN Ganjar-Mahfud mengatakan, Ganjar Pranowo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp247 miliar melalui APBD Provinsi Jawa Tengah per tahun untuk insentif guru keagamaan baik muslim maupun nonmuslim. Sayangnya, lanjut dia, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana berencana menghapus program insentif guru keagamaan tersebut yang sudah rutin dilakukan saat Ganjar Pranowo menjabat.