PPP Sebut Program Insentif Guru Keagamaan yang Dilakukan Ganjar Layak Jadi Kebijakan Nasional

Jum'at, 24 November 2023 - 16:30 WIB
loading...
PPP Sebut Program Insentif...
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta agar capres Ganjar Pranowo menjadikan program insentif guru keagamaan sebagai kebijakan nasional. FOTO/DOK.MPI
A A A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) meminta agar calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menjadikan program insentif guru keagamaan sebagai kebijakan nasional. PPP melihat Ganjar telah berhasil melakukan kebijakan tersebut saat memimpin Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, PPP meminta Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengalokasikan APBN untuk insentif guru keagamaan setiap tahunnya.

"Keberhasilan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dalam mengangkat derajat guru keagamaan harus bisa diberlakukan secara nasional. Hal itu bisa dilakukan jika Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia," kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, Jumat (24/11/2023).



Menurutnya, pemberian insentif guru keagamaan untuk memberikan penghargaan kepada guru guru informal seperti guru ngaji dan guru madin. Selama ini mereka tidak mendapatkan perhatian negara padahal mereka telah mendidik generasi muda melalui penanaman ahlak, moral, budi pekerti, sehingga mampu membentuk pribadi yang berintegritas.

Jubir TKN Ganjar-Mahfud mengatakan, Ganjar Pranowo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp247 miliar melalui APBD Provinsi Jawa Tengah per tahun untuk insentif guru keagamaan baik muslim maupun nonmuslim. Sayangnya, lanjut dia, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana berencana menghapus program insentif guru keagamaan tersebut yang sudah rutin dilakukan saat Ganjar Pranowo menjabat.

Baca juga: Masyayikh Usul ke Ganjar, Insentif Guru Agama Ditingkatkan di Level Nasional
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sidang Gugatan Muktamar...
Sidang Gugatan Muktamar PPP, Saksi Tergugat Dinilai Tidak Konsisten
Konflik PPP Banten Dinilai...
Konflik PPP Banten Dinilai Lebih dari Sekadar Pergantian Ketua
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Ketua SC Mengaku Borong Kamar Hotel untuk Persidangan Muktamar
PDIP Sudah Siap, Ganjar...
PDIP Sudah Siap, Ganjar Minta Percepat Pembahasan RUU Pemilu
PN Jakpus Tolak Gugatan...
PN Jakpus Tolak Gugatan soal SK DPW PPP Jawa Barat, Kepengurusan UU-Agus Solihin Dinyatakan Sah
PPP Banten Gelar Mukerwil...
PPP Banten Gelar Mukerwil V, Fokus Konsolidasi Hadapi Verifikasi Pemilu 2029
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Saksi Sebut SK Plt Maluku Cacat Hukum
10 Tahun Tanpa Kantor,...
10 Tahun Tanpa Kantor, Kini PPP Bengkulu Tengah Siap Tancap Gas
Rekomendasi
Indodax Diapresiasi...
Indodax Diapresiasi Atas Edukasi dan Pengembangan Pasar Aset Kripto
Harga Pertamax Naik...
Harga Pertamax Naik Rp16.250, Bahlil: Sudah Diperhitungkan Secara Bijak
Harga Pertamax Naik...
Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Bos Pertamina: Telah Mempertimbangkan Daya Beli Masyarakat
Berita Terkini
Dubes Wang Lutong Ungkap...
Dubes Wang Lutong Ungkap Purbaya Bakal ke China Pekan Depan, Bahas Apa?
Ketum Rampai Nusantara:...
Ketum Rampai Nusantara: Kami Yakin Roy Suryo Akan Segera Ditahan
Yusril Bicara Kedekatan...
Yusril Bicara Kedekatan Prabowo-Trump, Sebut Hubungan RI-AS Tak Sekadar Urusan Pemerintah
Jelang Muktamar ke-35,...
Jelang Muktamar ke-35, Calon Ketum PBNU Gus Salam Silaturahmi dengan PWNU dan PCNU se-NTT
AS Rayakan 250 Tahun...
AS Rayakan 250 Tahun Kemerdekaan, Soroti Masa Depan Kemitraan Strategis dengan Indonesia
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Jaksa Penuntut Umum
Infografis
FBI Sebut TikTok Jadi...
FBI Sebut TikTok Jadi Masalah Keamanan Nasional AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved