Setnov Dinilai Jadi Beban, Golkar Diminta Gelar Munaslub

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang membelit Setya Novanto dianggap menjadi beban Partai Golkar menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Sebab itu Golkar harus mengantisipasi terjadinya turbulensi politik yang makin besar," ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno kepada SINDOnews, Kamis 16 November 2017.

Menurut Adi, ada dua skenario untuk menyelamatkan Partai berlambang pohon beringin ini. Pertama, solusi yang soft dengan cara menonaktifkan Setnov dari jabatan Ketua Umum Golkar sekaligus menunjuk pelaksana tugas sebagai eksekutor Golkar di masa krisis.

"Setnov harus 'diasingkan' dari Golkar biar tidak terus menjadi beban elektoral. Biarkan Setnov fokus menyelesaikan kasus hukumnya," kata Adi.

Kedua, kata Adi, dengan cara mencopot Setnov dan segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Setnov. "Kondisinya sudah genting," katanya.