Rapor Penegakan Hukum Era Jokowi Menurun, Puan: Pasti Mas Ganjar Punya Data dan Fakta

Selasa, 21 November 2023 - 14:29 WIB
loading...
Rapor Penegakan Hukum...
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Foto/Felldy Utama
A A A
JAKARTA - Pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai rapor penegakan hukum era Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menurun diyakini berdasarkan data dan fakta. Capres yang didukung Partai Perindo ini dinilai perlu menyampaikan hal tersebut.

"Pasti Mas Ganjar punya data dan fakta yang memang beliau harus sampaikan," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Ketua DPP PDIP itu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait apa yang disampaikan Ganjar itu bisa menjadi bahan evaluasi di sisa masa pemerintahan saat ini. "Ya saya tentu berharap kalau itu bisa diperbaiki ya sebaiknya kita bersama-sama memperbaiki," ujarnya.

Baca juga: Ganjar Ungkap Penegakan Hukum Era Jokowi Turun, JK Sependapat



Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengungkapkan alasannya memberikan nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penilaian tersebut bukan semata-mata muncul dalam benak pikirannya, melainkan banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada pihak Mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum," kata Ganjar usai pertemuannya dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

"Soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus, begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias turunlah skornya," imbuh Ganjar.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Penegak Hukum Terkoneksi...
Penegak Hukum Terkoneksi Politik, Ubedilah Badrun: Mestinya Independen
Bareskrim Didesak Pulihkan...
Bareskrim Didesak Pulihkan Hak Korban Penipuan dan Penggelapan Dana Syariah Indonesia
Pengamat: Penegakan...
Pengamat: Penegakan Hukum Jadi Cermin Kualitas Demokrasi
Kabar 60 Ribu Calon...
Kabar 60 Ribu Calon Mahasiswa PTN Tidak Daftar Ulang, Puan Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi
Sahroni: Dengan UU Polri...
Sahroni: Dengan UU Polri Baru, Transparansi Penegakan Hukum Akan Lebih Meningkat
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
GAPKI: Pengawasan Ekspor...
GAPKI: Pengawasan Ekspor Sawit Sudah Ketat, Kuncinya Penegakan Hukum
Salat di Masjid DPR,...
Salat di Masjid DPR, Puan Harap Iduladha 2026 Jadi Momen Rajut Kepedulian Sosial
Polda Metro Jaya Tak...
Polda Metro Jaya Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum
Rekomendasi
Brasil Dijagokan, Jepang...
Brasil Dijagokan, Jepang Siap Bikin Kejutan
Purbaya Isyaratkan Marketplace...
Purbaya Isyaratkan Marketplace Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli 2026
Presiden Korea Selatan...
Presiden Korea Selatan Bingung Taegeuk Warriors Tersingkir di Piala Dunia 2026
Berita Terkini
Wamensesneg: Presiden...
Wamensesneg: Presiden Sangat Paham dan Menghargai Kebebasan Akademik di Kampus
Modus Judi Online di...
Modus Judi Online di Hayam Wuruk Samarkan Aktivitas sebagai Perusahaan Teknologi
Tito Dorong Penguatan...
Tito Dorong Penguatan BNPP RI untuk Percepatan Pembangunan dan Keamanan Perbatasan
MK Tolak Gugatan Dharma...
MK Tolak Gugatan Dharma Pongrekun Atas UU Kesehatan: Kepatuhan Warga adalah Konsekuensi Logis
Refly Harun Desak PN...
Refly Harun Desak PN Jakarta Timur Bolehkan Siaran Langsung Sidang Dokter Tifa
Latsarmil Manajer Kopdes...
Latsarmil Manajer Kopdes Dievaluasi, Istana: Insyaaallah, Tidak Terjadi Korban Lagi
Infografis
Trionda, Bola Robotik...
Trionda, Bola Robotik Piala Dunia 2026 yang Punya Baterai dan Sensor VAR
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved