Ditjen Politik dan PUM Gelar Komsos Bahas Isu-isu Strategis Bidang Ormas
Senin, 20 November 2023 - 20:23 WIB
loading...
Ditjen Politik dan PUM Kemendagri melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menggelar seminar komunikasi sosial kemasyarakatan dan pembahasan isu-Isu strategis bidang ormas. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menggelar seminar komunikasi sosial kemasyarakatan dan pembahasan isu-Isu strategis bidang organisasi kemasyarakatan.
Kasubag Tata Usaha, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Diding Somantri menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas.
“Maksud diadakan kegiatan ini dalam rangka membahas isu strategis yang dihadapi terkait arah kebijakan baik dari tingkat pusat dan daerah,” kata Diding pada Senin (20/11/2023).
Selain itu, lanjut dia, tujuannya untuk memperkaya data dan saran masukan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Serta untuk mendapat update informasi terkait kebijakan yang berhasil di daerah agar bisa didiskusikan dan dipedomani sehingga bisa sinkron.
Plh Sekretaris Ditjen Politik dan PUM/Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa menuturkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar bisa berdiskusi dan berbagi informasi, mengawal dari sisi stabilitas di lingkungan Ibu Kota Negara terkait pergerakan permasalahan aktivitas ormas dalam menciptakan stabilitas politik menghadapi Pemilu 2024.
Risnandar menggarisbawahi dalam konteks penyelenggaraan Pemilu setelah diumumkan capres, cawapres dan calon legislatif, difokuskan pada cara bijak menyikapi pergerakan ormas yang mulai beraktivitas.
Baca: ASN Ditjen Politik dan PUM Raih The Most Inspiring Change Agent Kemendagri BerAKHLAK Awards 2023
“Meskipun secara administratif terbatas, Pemerintah berkomitmen untuk tetap netral dan mengatasi masalah yang timbul. Diperlukan pemetaan ormas di lapangan serta masukan dari berbagai pihak guna mendukung penanganan yang efektif terhadap dinamika yang muncul menjelang Pemilu,” tuturnya.
Sebagai informasi kegiatan dihadiri oleh Pelaksana/Staf pada Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bogor, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi, Kepala Badan Kesbangpol Kota Depok, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
Kasubag Tata Usaha, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Diding Somantri menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas.
“Maksud diadakan kegiatan ini dalam rangka membahas isu strategis yang dihadapi terkait arah kebijakan baik dari tingkat pusat dan daerah,” kata Diding pada Senin (20/11/2023).
Selain itu, lanjut dia, tujuannya untuk memperkaya data dan saran masukan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Serta untuk mendapat update informasi terkait kebijakan yang berhasil di daerah agar bisa didiskusikan dan dipedomani sehingga bisa sinkron.
Plh Sekretaris Ditjen Politik dan PUM/Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa menuturkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar bisa berdiskusi dan berbagi informasi, mengawal dari sisi stabilitas di lingkungan Ibu Kota Negara terkait pergerakan permasalahan aktivitas ormas dalam menciptakan stabilitas politik menghadapi Pemilu 2024.
Risnandar menggarisbawahi dalam konteks penyelenggaraan Pemilu setelah diumumkan capres, cawapres dan calon legislatif, difokuskan pada cara bijak menyikapi pergerakan ormas yang mulai beraktivitas.
Baca: ASN Ditjen Politik dan PUM Raih The Most Inspiring Change Agent Kemendagri BerAKHLAK Awards 2023
“Meskipun secara administratif terbatas, Pemerintah berkomitmen untuk tetap netral dan mengatasi masalah yang timbul. Diperlukan pemetaan ormas di lapangan serta masukan dari berbagai pihak guna mendukung penanganan yang efektif terhadap dinamika yang muncul menjelang Pemilu,” tuturnya.
Sebagai informasi kegiatan dihadiri oleh Pelaksana/Staf pada Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bogor, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi, Kepala Badan Kesbangpol Kota Depok, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
(hab)
Lihat Juga :
