Isu Ketidaknetralan Polri Dinilai Tak Baik untuk Pendidikan Politik Generasi Muda

JAKARTA - Munculnya isu dugaan ketidaknetralan Polri dalam Pemilu dan Pilpres 2024 menimbulkan perdebatan publik. Adanya dugaan ini diharapkan tidak dijadikan momentum untuk menarik simpatik dan dinilai tak baik untuk pendidikan politik.

Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kalimantan Timur, Rendy Zulkarnain. Menurutnya, dugaan tudingan Polri tak netral dalam Pemilu 2024 sekadar isu yang dibuat oleh kelompok tertentu dan tidak baik untuk pendidikan politik.

Dia mengungkapkan, tudingan harus berdasarkan bukti kuat, bukan sekadar isu belaka. Dia lalu menyinggung jangan sampai pihak yang menggaungkan isu ini bertujuan sekadar mencari simpati publik.

"Namun, jika hanya sekadar dari isu ke isu untuk sekadar meningkatkan simpatik publik terhadap partai itu, malah masyarakat bisa balik memberikan persepsi negatif, itu dianggap sekadar mencari panggung semata, mencari perhatian publik semata, ini malah blunder," kata Rendy, Senin (20/11/2023).

Ia juga mewanti-wanti dampak bagi yang kerap memainkan isu netralitas. Dia khawatir pemilih atau warga yang mempunyai hak suara di Pemilu 2024 malah akan berpikir negatif.

"Netralitas saat ini ditujukan kepada supporting bodies dari eksekutif, yakni Polri. Sebab, dikhawatirkan institusi ini digunakan oleh penguasa politik sebagai alat untuk membantu kemenangan di Pemilu Serentak 2024 ini, oleh sebab itu DPR mengusulkan dibentuk Panja Netralitas Polri," kata Rendy.

"Panja merupakan komitmen dan tindak lanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun RDP antara institusi DPR dan Polri. Tentu saja, langkah ini diserahkan kepada DPR jika ingin membuat Panja Netralitas Polri, hanya saja harus jelas maksud dan tujuannya," sambungnya.

Rendy meyakini, langkah ini dilakukan karena untuk mencegah Pemilu 2024 ini terjadi kecurangan dalam prosesnya. Meskipun diyakini institusi kepolisian akan selalu menjaga netralitas dan pengamanan pemilu karena adalah tugas kepolisian.

Namun ia juga percaya, instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo soal netralitas Polri tak sekadar perintah lisan, bahkan sudah disampaikan kepada seluruh jajaran Polri lewat Surat Telegram.

Rendy berpendapat, sikap Polri yang menyerahkan sepenuhnya soal Panja Netralitas Polri kepada DPR RI, merupakan bukti Polri memang bersikap netral terkait pemilu.

"Semestinya DPR cukup berkomunikasi intens dengan Polri, juga dalam rapat. Menghadirkan kekhawatiran netralitas Polri dalam rangka mencegah tindakan tidak baik dalam Pemilu 2024, silakan saja jika dibangun Panja Netralitas Polri. Tetapi menuding tidak berdasarkan fakta hanya untuk mendongkrak simpatik publik itu yang mengkhawatirkan," ungkap Rendy.

Menurutnya, isu-isu yang beredar menjelang Pemilu 2024 harus diselesaikan satu per satu. Bukan malah saling mengaburkan dan terkesan tidak ada kepercayaan akan antar institusi.

"Jika tak begitu maka terkesan bukan sekadar khawatir proses Pemilu akan terjadi kecurangan, malah menuding kecurangan ini sedang berproses," ujar Rendy.

"Kita butuh kesadaran kolektif untuk gen z lebih mementingkan politik gagasan dalam memilih pemimpinnya dan Gen Z mari menjadi teladan mengedepan norma beradab, berkeadilan, nir konflik sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas," tambahnya.

Selain itu Rendy menyampaikan, bahwa edukasi yang menjadi hal penting yang perlu disiapkan oleh gen z agar tidak menjadi pemilih yang serampangan.

"Gen Z hendaknya didik dengan politik yang ke-indonesia diberbagai tingkat dan wadah harapan kami menyoroti isu yang ada saat ini bagaimana kembali pada tupoksinya masing-masing dalam melaksana tugas dan tanggung jawab," tutupnya.