Survei LPI: Publik Setuju Pencawapresan Gibran Bentuk Nepotisme Politik
loading...
Dalam jajak pendapat itu, para responden menyatakan setuju bahwa pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bentuk dari nepotisme politik. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) telah merilis hasil survei teranyar. Dalam hasil jajak pendapat itu, para responden menyatakan setuju bahwa pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka bentuk dari nepotisme politik.
Sikap publik itu terpotret dari pertanyaan survei terkait pencalonan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto, bisa disebut sebagai nepotisme politik.
Hasilnya sebanyak 65,15 persen responden menyatakan sangat setuju; 20,25 persen menyatakan setuju; 6,35 persen menyatakan kurang setuju, dan 7,45 persen menyatakan tidak setuju.
Baca juga: Putusan MK, Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres meski Belum 40 Tahun
LPI melakukan survei itu dari 9 November 2023 hingga 13 November 2023. Responden yang menjadi sampel dalam survei ini adalah WNI yang telah berumur 17 tahun pada hari pencoblosan berasal dari 18 provinsi.
Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah multistage random sampling. Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1.300 responden. Adapun margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,83 pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sekadar informasi, MK telah mengabulkan permohonan materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A.
Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Dari putusan Anwar Usman, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran mulus melenggang menjadi peserta Pilpres 2024. Ia maju sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto.
Sikap publik itu terpotret dari pertanyaan survei terkait pencalonan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto, bisa disebut sebagai nepotisme politik.
Hasilnya sebanyak 65,15 persen responden menyatakan sangat setuju; 20,25 persen menyatakan setuju; 6,35 persen menyatakan kurang setuju, dan 7,45 persen menyatakan tidak setuju.
Baca juga: Putusan MK, Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres meski Belum 40 Tahun
LPI melakukan survei itu dari 9 November 2023 hingga 13 November 2023. Responden yang menjadi sampel dalam survei ini adalah WNI yang telah berumur 17 tahun pada hari pencoblosan berasal dari 18 provinsi.
Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah multistage random sampling. Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1.300 responden. Adapun margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,83 pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sekadar informasi, MK telah mengabulkan permohonan materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A.
Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Dari putusan Anwar Usman, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran mulus melenggang menjadi peserta Pilpres 2024. Ia maju sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto.
(maf)
Lihat Juga :
