Partai Perindo Ungkap Sejumlah Tantangan yang Harus Jadi Fokus Calon Panglima TNI
Selasa, 14 November 2023 - 17:50 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengatakan Calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto harus menjaga netralitas TNI di pemilu 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR telah menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Agus diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2023.
Saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan Komisi I DPR, Agus menjamin untuk menjaga netralitas institusi TNI dalam penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024. Baca juga: Disebut Orang Dekat Jokowi, Ini Respons Calon Panglima TNI Agus Subiyanto
Menanggapi ini, Pengamat Militer sekaligus Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menilai hal tersebut seharusnya dilakukan oleh Panglima TNI. Bahkan, di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 jelas menyatakan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
"Begitu juga dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, apabila melanggar UU tersebut akan dikenakan hukuman disiplin atau teguran ataupun hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut," ujar Nuning, sapaan akrabnya kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).
Di samping itu, Panglima TNI baru harus memerhatikan kebutuhan organisasi TNI ke depan, seperti modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI, manajemen tempur, dan diplomasi militer yang andal.
Terkait dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua harus dijalankan dengan baik dan terukur. Pasalnya, menurut Nuning yang juga merupakan Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jateng VI (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang) ini, ada empat masalah krusial di Papua yang harus diatasi.
Pertama, menurut UU Otonomi Khusus (Otsus) 2001; bentuk pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Kedua, kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang Otsus tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
Ketiga, Papua menginginkan partai politik lokal seperti di Aceh. Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah (re) integrasi Papua ke dalam NKRI.
Selain itu, lanjut Nuning, saat ini banyak persoalan kemaritiman yang harus dijawab Panglima TNI yang baru. Meski bukan dari matra TNI AL, namun calon Panglima TNI harus paham geopolitik maritim.
Baca juga: Calon Panglima TNI Agus Subiyanto Disebut Orang Dekat Jokowi, Ini Kata Wapres
"Beberapa waktu yang lalu, Australia secara sepihak mengklaim Pulau Pasir sebagai wilayahnya. Ini persoalan geopolitik maritim. Bahkan, di Laut Natuna Utara, Indonesia meskipun berstatus netral tapi jelas berhadapan dengan kekuatan China. Kapal-kapal ikan Vietnam sudah sering kali melanggar perbatasan ZEE Indonesia. Semuanya jelas persoalan geopolitik maritim," pungkasnya.
Saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan Komisi I DPR, Agus menjamin untuk menjaga netralitas institusi TNI dalam penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024. Baca juga: Disebut Orang Dekat Jokowi, Ini Respons Calon Panglima TNI Agus Subiyanto
Menanggapi ini, Pengamat Militer sekaligus Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menilai hal tersebut seharusnya dilakukan oleh Panglima TNI. Bahkan, di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 jelas menyatakan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
"Begitu juga dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, apabila melanggar UU tersebut akan dikenakan hukuman disiplin atau teguran ataupun hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut," ujar Nuning, sapaan akrabnya kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).
Di samping itu, Panglima TNI baru harus memerhatikan kebutuhan organisasi TNI ke depan, seperti modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI, manajemen tempur, dan diplomasi militer yang andal.
Terkait dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua harus dijalankan dengan baik dan terukur. Pasalnya, menurut Nuning yang juga merupakan Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jateng VI (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang) ini, ada empat masalah krusial di Papua yang harus diatasi.
Pertama, menurut UU Otonomi Khusus (Otsus) 2001; bentuk pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Kedua, kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang Otsus tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
Ketiga, Papua menginginkan partai politik lokal seperti di Aceh. Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah (re) integrasi Papua ke dalam NKRI.
Selain itu, lanjut Nuning, saat ini banyak persoalan kemaritiman yang harus dijawab Panglima TNI yang baru. Meski bukan dari matra TNI AL, namun calon Panglima TNI harus paham geopolitik maritim.
Baca juga: Calon Panglima TNI Agus Subiyanto Disebut Orang Dekat Jokowi, Ini Kata Wapres
"Beberapa waktu yang lalu, Australia secara sepihak mengklaim Pulau Pasir sebagai wilayahnya. Ini persoalan geopolitik maritim. Bahkan, di Laut Natuna Utara, Indonesia meskipun berstatus netral tapi jelas berhadapan dengan kekuatan China. Kapal-kapal ikan Vietnam sudah sering kali melanggar perbatasan ZEE Indonesia. Semuanya jelas persoalan geopolitik maritim," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
