Pengamat Militer: Jenderal TNI Agus Subiyanto Harus Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Selasa, 14 November 2023 - 11:22 WIB
loading...
Pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati mengatakan Panglima TNI harus berkomitmen menjaga netralitas di Pemilu 2024
A
A
A
JAKARTA - Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam waktu dekat akan dilantik menjadi Panglima TNI. Ada beberapa tugas penting yang harus menjadi perhatian mulai dari menjaga netralitas prajurit TNI pada Pemilu 2024 hingga persoalan Papua.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati mengatakan seorang Panglima TNI harus berkomitmen menjaga netralitas di Pemilu 2024 sebagaimana telah diatur berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Begitu juga dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Apabila melanggar UU tersebut akan dikenakan hukuman disiplin atau teguran ataupun hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut," ujarnya Selasa, (14/11/2023).
Baca juga: DPR Setujui Agus Subiyanto Jadi Panglima, Andika Perkasa Yakin TNI Berada di Relnya
Panglima TNI baru juga harus memperhatikan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alutsista sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal.
"Demikian juga terkait dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua secara terukur dapat dijalankan dengan baik," ujar mantan anggota Komisi l DPR ini.
Baca juga: Komisi I DPR Setujui Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI
Pengamat militer dan intelijen ini menyebut, ada beberapa akar masalah di Papua yang harus diatasi. Antara lain, pertama membentuk pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sesuai UU Otsus 2001.
Kedua, kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang atau dengan kata lain Otonomi Khusus (Otsus) tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
"Ketiga, Papua menginginkan partai politik lokal seperti di Aceh. Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah reintegrasi Papua ke dalam NKRI," ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menambahkan, saat ini banyak persoalan kemaritiman yang harus dijawab Panglima TNI yang baru. Meski bukan dari matra TNI AL tapi Panglima TNI harus paham geopolitik maritim. Beberapa waktu yang lalu, Australia secara sepihak mengklaim Pulau Pasir sebagai wilayahnya. Ini persoalan geopolitik maritim yang harus mendapat perhatian.
"Bahkan di Laut Natuna Utara, Indonesia meskipun berstatus netral, tapi jelas berhadapan dengan kekuatan Cina. Kapal-kapal ikan Vietnam sudah seringkali melanggar perbatasan ZEE Indonesia. Semuanya jelas persoalan geopolitik maritim," tegasnya.
Seperti diketahui Komisi I DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.
Pengajuan Agus sebagai calon Panglima TNI hanya beberapa hari setelah dirinya dilantik sebagai KSAD menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun.
Agus dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Oktober 2023. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati mengatakan seorang Panglima TNI harus berkomitmen menjaga netralitas di Pemilu 2024 sebagaimana telah diatur berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Begitu juga dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Apabila melanggar UU tersebut akan dikenakan hukuman disiplin atau teguran ataupun hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut," ujarnya Selasa, (14/11/2023).
Baca juga: DPR Setujui Agus Subiyanto Jadi Panglima, Andika Perkasa Yakin TNI Berada di Relnya
Panglima TNI baru juga harus memperhatikan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alutsista sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal.
"Demikian juga terkait dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua secara terukur dapat dijalankan dengan baik," ujar mantan anggota Komisi l DPR ini.
Baca juga: Komisi I DPR Setujui Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI
Pengamat militer dan intelijen ini menyebut, ada beberapa akar masalah di Papua yang harus diatasi. Antara lain, pertama membentuk pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sesuai UU Otsus 2001.
Kedua, kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang atau dengan kata lain Otonomi Khusus (Otsus) tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
"Ketiga, Papua menginginkan partai politik lokal seperti di Aceh. Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah reintegrasi Papua ke dalam NKRI," ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menambahkan, saat ini banyak persoalan kemaritiman yang harus dijawab Panglima TNI yang baru. Meski bukan dari matra TNI AL tapi Panglima TNI harus paham geopolitik maritim. Beberapa waktu yang lalu, Australia secara sepihak mengklaim Pulau Pasir sebagai wilayahnya. Ini persoalan geopolitik maritim yang harus mendapat perhatian.
"Bahkan di Laut Natuna Utara, Indonesia meskipun berstatus netral, tapi jelas berhadapan dengan kekuatan Cina. Kapal-kapal ikan Vietnam sudah seringkali melanggar perbatasan ZEE Indonesia. Semuanya jelas persoalan geopolitik maritim," tegasnya.
Seperti diketahui Komisi I DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.
Pengajuan Agus sebagai calon Panglima TNI hanya beberapa hari setelah dirinya dilantik sebagai KSAD menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun.
Agus dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Oktober 2023. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
(cip)
Lihat Juga :
