Calon Panglima TNI Agus Subiyanto Ungkap Strategi Atasi Konflik Papua
loading...
KSAD Jenderal Agus Subiyanto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Senin (13/11/2023). FOTO/MPI/ARIF JULIANTO
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Senin (13/11/2023) pagi. Dalam uji kepatutan dan kelayakan itu, Agus mengungkapkan strategi mengatasi konflik di Papua.
"Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua, pendekatan smart power, yang dengan kombinasi hard power, soft power, dan diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus di hadapan Anggota Komisi I DPR.
Agus menjelaskan, hard power dilakukan untuk menegakan hukum. Soft power, kata Agus, dilakukan untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Sedangkan diplomasi militer untuk pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan.
"Diplomasi militer ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antarprajurit serta menciptakan persamaan berpandangan tentang pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua," kata Agus.
Selain atasi konflik di Papua, Agus juga menaruh perhatian tinggi terhadap potensi konflik di Laut China Selatan. Menurutnya, Laut China Selatan perlu mendapat peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna.
"Karena satuan tersebut memiliki peran vital untuk menciptakan return effect sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem peringatan dini kita atau early warning sistem," katanya.
Lihat Juga: Profil Gubernur Akmil Brigjen Arnold Aristoteles, Jebolan Kopassus dan Teman Seangkatan Panglima TNI
"Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua, pendekatan smart power, yang dengan kombinasi hard power, soft power, dan diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus di hadapan Anggota Komisi I DPR.
Agus menjelaskan, hard power dilakukan untuk menegakan hukum. Soft power, kata Agus, dilakukan untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Sedangkan diplomasi militer untuk pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan.
"Diplomasi militer ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antarprajurit serta menciptakan persamaan berpandangan tentang pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua," kata Agus.
Selain atasi konflik di Papua, Agus juga menaruh perhatian tinggi terhadap potensi konflik di Laut China Selatan. Menurutnya, Laut China Selatan perlu mendapat peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna.
"Karena satuan tersebut memiliki peran vital untuk menciptakan return effect sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem peringatan dini kita atau early warning sistem," katanya.
Lihat Juga: Profil Gubernur Akmil Brigjen Arnold Aristoteles, Jebolan Kopassus dan Teman Seangkatan Panglima TNI
(abd)
Explore More