Jumhur Hidayat Sangat Menyesalkan Pemikiran Prabowo soal Buruh
Kamis, 09 November 2023 - 13:57 WIB
loading...
A
A
A
"Jadi tidak ada hubungan antara kita menyervis pengusaha dengan pertumbuhan tinggi, tidak ada hubungan itu. Yang ada malah bisa sebaliknya karena pertumbuhan disumbangkan 56-57% dari belanja masyarakat," jelas Jumhur.
Ia mengingatkan bahwa kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul. Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul, termasuk yang berteknologi tinggi seperti motor, sepeda, peralatan rumah tangga dan tentunya seperti garmen dan sebagainya karena masyarakat tidak memiliki uang untuk membelinya.
"Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad 18 sampai awal abad 20 dimana pokoknya kaum buruh diperas setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha,” tuturnya.
“Itu cara pandang abad ke 18-19. Sekarang kita bicaranya di luar itu. Yang betul itu adalah hadirkan keadilan, yang menguntungkan bagi pengusaha dan buruh. Nah di situ harus ada peran negara," sambung Jumhur.
Menurut Jumhur, negara abai alias tidak mau berperan. Dia berpendapat malah banyak hal yang bisa memberikan keuntungan lebih bagi pengusaha, tapi gara-gara negara gagal menghadirkan satu servis buat mereka, maka keuntungan pengusaha terpotong.
Ia menunjuk contoh mengenai biaya logistik, pelabuhan, transportasi, pungli, dana-dana KKN yang tidak berhubungan industri yang semuanya merugikan dunia usaha dan jumlahnya besar. Menurut Jumhur, di Malaysia itu biaya logistik sudah 13% dari PDB, sementara Indonesia masih 20-23%.
Ia mengingatkan bahwa kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul. Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul, termasuk yang berteknologi tinggi seperti motor, sepeda, peralatan rumah tangga dan tentunya seperti garmen dan sebagainya karena masyarakat tidak memiliki uang untuk membelinya.
"Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad 18 sampai awal abad 20 dimana pokoknya kaum buruh diperas setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha,” tuturnya.
“Itu cara pandang abad ke 18-19. Sekarang kita bicaranya di luar itu. Yang betul itu adalah hadirkan keadilan, yang menguntungkan bagi pengusaha dan buruh. Nah di situ harus ada peran negara," sambung Jumhur.
Menurut Jumhur, negara abai alias tidak mau berperan. Dia berpendapat malah banyak hal yang bisa memberikan keuntungan lebih bagi pengusaha, tapi gara-gara negara gagal menghadirkan satu servis buat mereka, maka keuntungan pengusaha terpotong.
Ia menunjuk contoh mengenai biaya logistik, pelabuhan, transportasi, pungli, dana-dana KKN yang tidak berhubungan industri yang semuanya merugikan dunia usaha dan jumlahnya besar. Menurut Jumhur, di Malaysia itu biaya logistik sudah 13% dari PDB, sementara Indonesia masih 20-23%.
Lihat Juga :
