KSAD Tindak Tegas Prajurit yang Ikut Politik Praktis, Sanksi Pidana hingga Disiplin

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan dirinya tidak segan-segan untuk menindak tegas prajurit yang kedapatan berpolitik praktis. Dia memastikan prajurit tersebut bakal dikenakan sanksi pidana maupun disiplin dari komandan satuannya.

"Kalau komitmen netralitas, kita TNI AD sudah ada koridornya, yaitu Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di situ tertulis TNI tidak boleh berpolitik dan juga UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kita ikuti saja koridor itu," ujar Agus saat menghadiri Deklarasi Pemilu Damai 2024 Provinsi Jawa Barat bertempat di Islamic Center Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (6/11/2023).


Dalam kegiatan itu, Agus mengatakan bahwa TNI AD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman dan damai, khususnya dalam menghadapi tahun politik.

Dia juga menegaskan bahwa TNI dan Polri siap mengamankan jalannya Pemilu di 2024 nanti. Untuk itu, menurut Agus, setiap wilayah memiliki rencana kontijensi sendiri, yang merupakan klasifikasi dari kerawanan-kerawanan di wilayah itu, baik kerawanan alam maupun non alam.

"Pemetaannya ada pada para Pangdam. Kita sudah antisipasi setiap ancaman yang mungkin timbul di masing-masing wilayah," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyaksikan pembacaan Deklarasi Pemilu oleh Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni, yang diikuti oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis, perwakilan partai politik tingkat Provinsi Jawa Barat, ketua perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta perwakilan ketua dari berbagai komunitas masyarakat di wilayah Ciamis.



Selanjutnya diikuti dengan prosesi penandatanganan deklarasi oleh para tokoh tersebut.