Anggota DPR Ajak Tokoh Masyarakat dan Pelaku Usaha Bantu UMKM
Senin, 06 November 2023 - 15:53 WIB
loading...
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak ratusan tokoh masyarakat dan para pelaku ekonomi di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur, mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia meyakini pemuka masyarakat dari berbagai latar belakang profesi dan pelaku usaha mampu memunculkan ide-ide kreatif tentang program pemberdayaan UMKM.
"Banyak tokoh masyarakat dan pelaku ekonomi memiliki ide baik yang bisa direalisasikan demi memberdayakan UMKM yang selama ini menjadi sektor penting bagi perekonomian nasional," kata Misbakhun, Senin (6/11/2023).
Sejak pekan terakhir Oktober hingga Minggu (5/11/2023), Legislator dari Daerah Pemilihan II Jatim itu mendatangi sejumlah lokasi di Pasuran dan Probolinggo guna berdialog dengan para pelaku UMKM. Misbakhun menggelar pertemuan dengan ratusan tokoh masyarakat dan pelaku UMKM di Kecamatan Maron dan Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Ia juga menggelar acara serupa di Prigen, Pasuruan.
Dalam beberapa kesempatan, Misbakhun menggandeng Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Malang. Dengan demikian, konstituennya di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo, bisa bertanya langsung ke pejabat BI soal masalah keuangan maupun akses permodalan.
Misbakhun menjelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan mandat kepada BI membantu stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan upaya membangun stabilitas ekonomi nasional itu tidak boleh melipakan UMKM maupun sektor perekonomian nonformal lainnya.
"Struktur ekonomi nasional saat ini banyak ditopang oleh UMKM formal maupun informal. Tentunya kita ingin mengajak para tokoh masyarakat serta para pelaku UMKM ke dalam sebuah program dari Bank Indonesia yang mulai memberikan penguatan pemikiran di sektor bawah," katanya.
Ia menambahkan, UMKM memiliki kontribusi sangat besar bagi perekonomian nasional. Misbakhun memerinci UMKM mampu menyerap sekitar 67 juta tenaga kerja.
Selain itu, sektor UMKM menyentuh langsung masyarakat di tingkat bawah, termasuk di perdesaan. Misbakhun pun meminta BI membuat kebijakan yang dapat mendekatkan program ekonomi pemerintah dengan para pengambil kebijakan di tingkat bawah tersebut.
Namun, Misbakhun juga mengatakan pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengembangkan UMKM. Wakil rakyat di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu pun mendorong semua pihak bisa mengatasi keterbatasan tersebut. "Para tokoh masyarakat memiliki pemikiran-pemikiran yang masih orisinal karena berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dengan problematika yang ada," ucapnya.
Misbakhun mengharapkan ide-ide cemerlang tentang strategi pengentasan UMKM bisa terealisasi. Menurut dia, sebaiknya para tokoh masyarakat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara yang bertugas dan bertanggung jawab soal program penguatan UMKM di desa-desa.
"Banyak sekali ide dan gagasan tentang penguatan UMKM. Kalau itu dikuatkan, hasilnya akan sangat luar biasa," ucap Misbakhun.
"Banyak tokoh masyarakat dan pelaku ekonomi memiliki ide baik yang bisa direalisasikan demi memberdayakan UMKM yang selama ini menjadi sektor penting bagi perekonomian nasional," kata Misbakhun, Senin (6/11/2023).
Sejak pekan terakhir Oktober hingga Minggu (5/11/2023), Legislator dari Daerah Pemilihan II Jatim itu mendatangi sejumlah lokasi di Pasuran dan Probolinggo guna berdialog dengan para pelaku UMKM. Misbakhun menggelar pertemuan dengan ratusan tokoh masyarakat dan pelaku UMKM di Kecamatan Maron dan Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Ia juga menggelar acara serupa di Prigen, Pasuruan.
Dalam beberapa kesempatan, Misbakhun menggandeng Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Malang. Dengan demikian, konstituennya di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo, bisa bertanya langsung ke pejabat BI soal masalah keuangan maupun akses permodalan.
Misbakhun menjelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan mandat kepada BI membantu stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan upaya membangun stabilitas ekonomi nasional itu tidak boleh melipakan UMKM maupun sektor perekonomian nonformal lainnya.
"Struktur ekonomi nasional saat ini banyak ditopang oleh UMKM formal maupun informal. Tentunya kita ingin mengajak para tokoh masyarakat serta para pelaku UMKM ke dalam sebuah program dari Bank Indonesia yang mulai memberikan penguatan pemikiran di sektor bawah," katanya.
Ia menambahkan, UMKM memiliki kontribusi sangat besar bagi perekonomian nasional. Misbakhun memerinci UMKM mampu menyerap sekitar 67 juta tenaga kerja.
Selain itu, sektor UMKM menyentuh langsung masyarakat di tingkat bawah, termasuk di perdesaan. Misbakhun pun meminta BI membuat kebijakan yang dapat mendekatkan program ekonomi pemerintah dengan para pengambil kebijakan di tingkat bawah tersebut.
Namun, Misbakhun juga mengatakan pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengembangkan UMKM. Wakil rakyat di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu pun mendorong semua pihak bisa mengatasi keterbatasan tersebut. "Para tokoh masyarakat memiliki pemikiran-pemikiran yang masih orisinal karena berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dengan problematika yang ada," ucapnya.
Misbakhun mengharapkan ide-ide cemerlang tentang strategi pengentasan UMKM bisa terealisasi. Menurut dia, sebaiknya para tokoh masyarakat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara yang bertugas dan bertanggung jawab soal program penguatan UMKM di desa-desa.
"Banyak sekali ide dan gagasan tentang penguatan UMKM. Kalau itu dikuatkan, hasilnya akan sangat luar biasa," ucap Misbakhun.
(abd)
Lihat Juga :
