Sindiran Abdul Muti soal Politik Dinasti: Ada yang Berdarah-darah, Ada Hanya Modal Hubungan Darah
loading...
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti berkelakar menyindir politik dinasti pascaputra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres). Foto/Dok Muhammadiyah
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti berkelakar menyindir politik dinasti pascaputra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres). Dia menilai beberapa golongan pejabat di Indonesia bisa dikategorikan.
Sebab, ada yang memiliki jabatan karena prestasi, ada pula yang karena kolega. Mu'ti mengatakan, meski hal yang disampaikannya hanya candaan semata, namun ia melihat jalan yang ditempuh seseorang untuk meraih jabatan berbeda-beda.
"Ada orang yang dapat jabatan dengan menumpahkan darah, ada yang dapat jabatan dengan berdarah-darah, ada yang dapat jabatan dengan hanya modal hubungan darah," ujar Mu'ti dikutip Senin (6/11/2023).
Kendati demikian, kata Mu'ti, Ia sendiri mendorong konsep meritokrasi, yakni semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memajukan Indonesia.
"Jadi Muhammadiyah prinsipnya mendorong meritokrasi memperkuat demokrasi dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik," ungkapnya.
Diketahui, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar uji publik tiga pasangan capres-cawapres yang akan maju pada Pilpres 2024. Uji publik tersebut akan digelar sebelum masa kampanye yang dimulai 28 November 2023.
Sebab, ada yang memiliki jabatan karena prestasi, ada pula yang karena kolega. Mu'ti mengatakan, meski hal yang disampaikannya hanya candaan semata, namun ia melihat jalan yang ditempuh seseorang untuk meraih jabatan berbeda-beda.
"Ada orang yang dapat jabatan dengan menumpahkan darah, ada yang dapat jabatan dengan berdarah-darah, ada yang dapat jabatan dengan hanya modal hubungan darah," ujar Mu'ti dikutip Senin (6/11/2023).
Kendati demikian, kata Mu'ti, Ia sendiri mendorong konsep meritokrasi, yakni semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memajukan Indonesia.
"Jadi Muhammadiyah prinsipnya mendorong meritokrasi memperkuat demokrasi dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik," ungkapnya.
Diketahui, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar uji publik tiga pasangan capres-cawapres yang akan maju pada Pilpres 2024. Uji publik tersebut akan digelar sebelum masa kampanye yang dimulai 28 November 2023.
(rca)
Lihat Juga :
