Pilkada Mendatang Jadi Ajang Straregi Pilpres 2019
Kamis, 21 September 2017 - 15:12 WIB
Pilkada Mendatang Jadi Ajang Straregi Pilpres 2019
A
A
A
JAKARTA - Pilkada serentak yang bakal dihelat 2018 mendatang menjadi momentum yang strategis bagi partai politik. Sebab, Pilkada itu berdekatan waktunya dengan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, di mana tahapannya sudah dimulai sejak tahun depan.
Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing menilai, pilkada itu nantinya akan berlangsung ketat dengan strategi dan visi misi dari masing-masing pasangan calon dan pendukungnya.
"Namun sekalipun ketat, harus menghindari politik eksploitasi SARA oleh semua pihak," tutur Emrus dalam keterangan persnya, Kamis (21/9/2017)
Untuk itu, sambung dia, para pemangku kepentingan, utamanya lembaga-lembaga pemilu, Kemendagri, pemerintah daerah, semua partai dan wakil rakyat di DPR serta seluruh rakyat Indonesia, harus bersama-sama menolak komunikasi politik yang mengeksploitasi SARA dalam bentuk apa pun.
Menurutnya, dua pilkada sebelumnya, tahun 2015 dan 2017 sudah berlangsung. Para partai tentu sudah mendapat data dan menginventarisasi kekuatan dengan melihat berapa titik daerah yang mereka "rebut" dalam kedua Pilkada tersebut.
"Dalam rangka memenangkan Pilpres 2019, perhitungan daerah yang "dikuasai" lebih pada jumlah kabupaten dan kota madya dari pada jumlah propinsi, kecuali DKI Jakarta," katanya.
"Sebab, yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah Bupati dan wali Kota untuk menarik simpati rakyat dalam rangka memenangkan Pilpres 2019," tandasnya.
Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing menilai, pilkada itu nantinya akan berlangsung ketat dengan strategi dan visi misi dari masing-masing pasangan calon dan pendukungnya.
"Namun sekalipun ketat, harus menghindari politik eksploitasi SARA oleh semua pihak," tutur Emrus dalam keterangan persnya, Kamis (21/9/2017)
Untuk itu, sambung dia, para pemangku kepentingan, utamanya lembaga-lembaga pemilu, Kemendagri, pemerintah daerah, semua partai dan wakil rakyat di DPR serta seluruh rakyat Indonesia, harus bersama-sama menolak komunikasi politik yang mengeksploitasi SARA dalam bentuk apa pun.
Menurutnya, dua pilkada sebelumnya, tahun 2015 dan 2017 sudah berlangsung. Para partai tentu sudah mendapat data dan menginventarisasi kekuatan dengan melihat berapa titik daerah yang mereka "rebut" dalam kedua Pilkada tersebut.
"Dalam rangka memenangkan Pilpres 2019, perhitungan daerah yang "dikuasai" lebih pada jumlah kabupaten dan kota madya dari pada jumlah propinsi, kecuali DKI Jakarta," katanya.
"Sebab, yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah Bupati dan wali Kota untuk menarik simpati rakyat dalam rangka memenangkan Pilpres 2019," tandasnya.
(pur)
