PDIP Lawan Dinasti Politik: Megawati dan Puan Bangun Karier Politik dari Bawah
Senin, 30 Oktober 2023 - 18:38 WIB
loading...
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menegaskan, partainya melawan praktik dinasti politik. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat menegaskan, partainya melawan praktik dinasti politik . Perlawanan terhadap dinasti politik bahkan telah diatur di internal partai.
"PDIP itu anti loh membikin dinasti itu, contohnya suami istri misalnya, tidak boleh dicalonkan misalnya menjadi anggota DPR atau legislatif di tingkatan yang sama, misalkan saya sebagai caleg dari Sumut, istri saya juga anggota DPR itu enggak boleh, jangankan di satu Dapil, beda dapil nggak boleh, supaya tidak ada tadi dinasti," kata Djarot saat ditemui di Gedung CM, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).
Atas dasar itu, Djarot menegaskan, PDIP membatasi sebuah keluarga untuk maju dalam jabatan publik. Ia menegaskan, pihaknya melawan praktik dinasti politik.
"Jadi kita PDIP itu melawan dinasti politik, kita batasi, itu pun satu keluarga maksimal tiga," katanya.
Djarot menjelaskan posisi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati membangun karir politik dari bawah di saat Bung Karno sudah wafat.
"Ketika Bung Karno sudah wafat, puluhan tahun. Bu Mega itu masuk PDI (tahun) 86, sebagai anggota DPR ya. Terus sebagai ketua umum partai itu juga dari bawah. Beliau itu ketua DPC Jakarta Selatan, dari bawah," ucapnya.
Sama dengan Megawati, kata Djarot, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga membangun karier politik dari bawah. Puan mulai berkarir menjadi anggota DPR ketika Megawati sudah tak menjabat presiden.
Baca juga: Sentil Dinasti Politik, Hasto: Kekuasaan Didedikasikan bagi Rakyat, Bukan Ambisi Keluarga
"Mbak Puan dicalonkan sebagai anggota DPR itu ketika Ibu Mega sudah bukan presiden, tidak lagi berkuasa ya kan. Jadi itu by process juga. Dari DPR dan suaranya terbanyak, sehingga kemudian ditugaskan sebagai Menko PMK, dari bawah juga," katanya.
"Tapi bagaimana kita sekarang ini di masyarakat berkembang 'ini jokowi bangun dinasti'. Ya ketika dia berkuasa. Ketika dia berkuasa, betul di dalam proses demokrasi itu semua orang itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Tapi ada etikanya, ada batas-batasnya, ada prosesnya ya," tandas Djarot.
"PDIP itu anti loh membikin dinasti itu, contohnya suami istri misalnya, tidak boleh dicalonkan misalnya menjadi anggota DPR atau legislatif di tingkatan yang sama, misalkan saya sebagai caleg dari Sumut, istri saya juga anggota DPR itu enggak boleh, jangankan di satu Dapil, beda dapil nggak boleh, supaya tidak ada tadi dinasti," kata Djarot saat ditemui di Gedung CM, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).
Atas dasar itu, Djarot menegaskan, PDIP membatasi sebuah keluarga untuk maju dalam jabatan publik. Ia menegaskan, pihaknya melawan praktik dinasti politik.
"Jadi kita PDIP itu melawan dinasti politik, kita batasi, itu pun satu keluarga maksimal tiga," katanya.
Djarot menjelaskan posisi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati membangun karir politik dari bawah di saat Bung Karno sudah wafat.
"Ketika Bung Karno sudah wafat, puluhan tahun. Bu Mega itu masuk PDI (tahun) 86, sebagai anggota DPR ya. Terus sebagai ketua umum partai itu juga dari bawah. Beliau itu ketua DPC Jakarta Selatan, dari bawah," ucapnya.
Sama dengan Megawati, kata Djarot, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga membangun karier politik dari bawah. Puan mulai berkarir menjadi anggota DPR ketika Megawati sudah tak menjabat presiden.
Baca juga: Sentil Dinasti Politik, Hasto: Kekuasaan Didedikasikan bagi Rakyat, Bukan Ambisi Keluarga
"Mbak Puan dicalonkan sebagai anggota DPR itu ketika Ibu Mega sudah bukan presiden, tidak lagi berkuasa ya kan. Jadi itu by process juga. Dari DPR dan suaranya terbanyak, sehingga kemudian ditugaskan sebagai Menko PMK, dari bawah juga," katanya.
"Tapi bagaimana kita sekarang ini di masyarakat berkembang 'ini jokowi bangun dinasti'. Ya ketika dia berkuasa. Ketika dia berkuasa, betul di dalam proses demokrasi itu semua orang itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Tapi ada etikanya, ada batas-batasnya, ada prosesnya ya," tandas Djarot.
(abd)
Lihat Juga :
