95 Tahun Sumpah Pemuda, GMNI: Nepotisme Ancam Masa Depan Generasi Muda

Minggu, 29 Oktober 2023 - 21:48 WIB
loading...
95 Tahun Sumpah Pemuda, GMNI: Nepotisme Ancam Masa Depan Generasi Muda
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan Nepotisme ancaman masa depan generasi muda. Foto/SNDOnews
A A A
JAKARTA - Peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar setiap tahun untuk mengenang peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Hari itu, para pemuda dengan beragam latar belakang organisasi mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda.

Fondasi utama dari Sumpah Pemuda adalah kesetaraan dan inklusivitas. Bahwa siapa pun anak bangsa dari latar belakang suku, ras, agama dan kelas sosial punya kesempatan yang sama dan adil dengan semangat persatuan dan persaudaraan dalam bingkai Indonesia Merdeka.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, menilai ancaman pemuda hari ini adalah nepotisme yang semakin merebak di segala bidang kehidupan. Menurut Arjuna, nepotisme menghambat potensi anak muda untuk berkembang, melahirkan kompetisi yang tidak sehat dan menciptakan perlakuan yang tidak adil yang bisa merusak performa kinerja negara dalam jangka panjang.



“Nepotisme adalah ancaman kita hari ini. Menghambat potensi anak bangsa untuk maju dan berkembang. Nepotisme menciptakan kondisi yang tidak adil dan tidak setara. Sangat bertentangan dengan spirit Sumpah Pemuda”, ujar Arjuna

Nepotisme itu pada hakikatnya adalah mendahulukan dan membukakan peluang bagi keluarga atau kerabat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi yang berkaitan dengan jabatan publik, tanpa mengindahkan peraturan dan etika publik yang berlaku dan, sehingga menutup peluang bagi orang lain.



Hasil dari riset-riset menunjukkan bahwa nepotisme menghasilkan keputusan yang tidak berimbang, perlakukan tidak adil dan merusak kinerja institusi negara dalam jangka panjang. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa nepotisme menyebabkan kehilangan motivasi, kepercayaan diri, keterasingan, menyingkirkan warga negara yang memiliki keterampilan yang tinggi, dan membatasi persaingan dan menghambat inovasi.

“Nepotisme menutup peluang anak muda yang memiliki kompetensi dan karya inovasi untuk meraih mimpi dan membangun masa depannya. Semua ini dikalahkan oleh hubungan kekerabatan yang sempit yang hanya menguntungkan anggota keluarganya,” katanya.

Nepotisme yang akut dapat menciptakan dinasti politik, yang dalam perkembangannya akan menciptakan kroniisme. Sehingga konsekuensi dari dampak nepotisme melemahkan fondasi organisasi yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Maka nepotisme menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi semakin meluas yang akan merongrong pembangunan ekonomi.

“Jika dalam kandidasi kepemimpinan nasional masih kental praktik mengistimewakan orang tertentu, yang didasarkan pada preferensi pribadi atas ikatan darah dan hubungan kekeluargaan. Akibatnya persaingan dalam kontestasi politik biasanya hanyalah suguhan drama yang sudah didesain oleh sejumlah elite untuk mengamankan jaringan politik dan bisnis mereka,” ujarnya

Sehingga menurut Arjuna, Nepotisme jika dibiarkan akan berdampak sistemik yang bisa mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Nepotisme juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

“Nepotisme dapat dikatakan sebagai tindakan extraordinary crime. Karena lebih mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan bangsa dan negara. Itu tindakan yang sangat jahat dan culas, mengorbankan kepentingan bangsa dan negara hanya untuk kepentingan keluarganya”, tutur Arjuna

Untuk itu, Arjuna menyerukan bagi semua anak muda, anak bangsa untuk berada di garda depan melawan nepotisme. Karena nepotisme mengubur mimpi dan masa depan anak-anak bangsa serta membawa bangsa Indonesia ke dalam masa kegelapan. Maka semua anak bangsa harus melawan nepotisme.

“Nepotisme mengubur masa depan dan mimpi anak bangsa. Membawa Indonesia masuk ke dalam masa kegelapan. Nepotisme adalah residu pemerintahan patrimonial zaman baheula yang harus dilawan,” katanya.
(cip)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2157 seconds (0.1#10.140)