PDIP Anggap Pencalonan Gibran Political Disobidience Dipadukan Rekayasa Hukum MK

JAKARTA - Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju dinilai sebagai political disobidience atau ketidaktaatan dalam berpolitik terhadap konstitusi dan rakyat yang dipadukan dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya percaya bahwa Indonesia ini negeri di mana rakyatnya bertakwa kepada Tuhan.

“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

Hasto membeberkan bahwa mendapat pengakuan dari sejumlah ketua umum partai politik (parpol) yang merasa kartu trufnya dipegang dan adanya tekanan kekuasaan.





"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto berharap kondisi awan gelap demokrasi segera berlalu. Ia menggarisbawahi siapa yang meninggalkan demi ambisi kekuasaan.

"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," tuturnya.