Kasus Saracen Jadi Pintu Masuk Bongkar Kelompok Lain

JAKARTA - Mabes Polri sedang mengusut kelompok Saracen yang dikenal sebagai kelompok di media sosial yang menebarkan kebencian (hate speech) dan hoax untuk menyerang pihak-pihak tertentu.

Menyikapi itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, modus kejahatan yang dilakukan kelompok-kelompok penebar kebencian seperti Saracen sangat berbahaya.

"Dalam langgam politik digital, Saracen adalah kejahatan serius maha berbahaya. Bisa berpotensi destruktif dan berimplikasi buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa karena punya kans memantik api konflik horizontal," kata Pangi dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Rabu (30/8/2017).

Pangi menegaskan modus kejahatan dengan menyebarkan, memproduksi ujaran kebencian, dan hoax jelas hukumnya haram. Cara kerja sindikat kelompok seperti ini dikatakannya sangat terkonsolidasi, terstruktur, masif dan sistematis.

"Baik hoax dan hate speech yang digunakan sebagai komoditas politik untuk menggembosi elektabilitas lawan dalam setiap eksplanasi empiris kontestasi politik seperti di pilkada maupun pilpres, sangat tidak dibenarkan," ucapnya.

Kasus Saracen, lanjut Pangi adalah bukti keseriusan pemerintah dalam membasmi ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. Meski agak terlambat, namun patut diapresiasi dan mendukung penuh itikad baik Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam membongkar tuntas jaringan Saracen dan kelompok penebar hate speech lainnya dan mulai menyusuri dari level hulu sampai level hilir.

Kasus Saracen bisa menjadi pintu masuk penangkapan kelompok ujaran kebencian lainnya. Hukuman yang berat, bagi aktor atau dalang hate speech harus disiapkan sebagai efek jera (down effect).

"Semuanya harus ditindak, disikat, karena tidak ada urusan apakah diproduksi di kelompoknya sendiri atau di kelompok pihak lain. Terbongkarnya kasus dan jaringan Saracen bisa jadi awal yang baik demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depannya, sehingga pertarungan politik elektoral berjalan secara sehat tanpa caci-maki, fitnah, bully yang sesuka hati," tutur lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini.