Visi dan Misi Ganjar–Mahfud Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Ini Buktinya

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengumumkan visi dan misi mereka pada Kamis (19/10/2023). Lalu apa saja visi dan misi pasangan yang didukung Partai Perindo ini.

Dilansir melalui visimisiganjarmahfud.id, Ganjar-Mahfud memiliki visi dengan tajuk 'Menuju Indonesia Unggul: Langkah Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Berkelanjutan'.

Adapun misi Ganjar-Mahfud MD yakni, '8 Langkah Cepat Ganjar & Mahfud'. Salah satu dari misi delapan langkah tersebut yaitu mengakselerasi pembangunan manusia Indonesia Unggul yang berkualitas, produktif, dan bermartabat. Dalam hal ini membahas tentang kesejahteraan perempuan dan anak.

Dalam konteks ini, pasangan Ganjar-Mahfud memiliki misi terkait kemajuan serta kesejahteraan perempuan dan anak, sebagaimana diuraikan dalam poin ‘Perempuan Maju dan Anak Sejahtera.

Melalui visi dan misi ini terdapat beberapa misi untuk Ganjar–Mahfud mewujudkan visi ini. Seperti Kartini Maju untuk menjamin peran laki-lagi dalam rumah tangga, penguatan posisi, dan dukungan di segala bidang.

Lalu ada ‘Jaga Teman’ sebagai misi untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis Gender. Terakhir adalah ‘Memperbanyak Tempat Penitipan Anak’ agar para perempuan dapat lebih produktif di sektor Informal maupun Formal.

Namun, perwujudan dari visi dan misi untuk mensejahterakan mungkin tidak asing bagi keduanya. Semasa menjabat, keduanya cenderung aktif dalam upaya pemberdayaan, perlindungan, dan edukasi perempuan untuk mensejahterakan mereka.

Seperti Ganjar yang membuat ragam program kerja berbasis gender dan Mahfud yang melindungi anak-anak dari tuntutan Pemkot.

Peranan Ganjar Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan Bagi Visi dan Misi-nya

Selama masa kepemimpinannya menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sejalan dengan visi dan misi nya saat ini.

Ganjar Pranowo menyadari bahwa untuk menegakkan komitmen pemberdayaan perempuan, perlu dilakukan dengan konsistensi, termasuk dengan memberi prioritas kepada wanita dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Setiap Musrenbang di Jateng, kelompok perempuan dan anak serta disabilitas saya dahulukan. Inilah tindakan afirmasi dalam pengambilan keputusan,” ujar Ganjar.



Sejauh ini, Pemprov Jawa Tengah telah memberikan prioritas yang tinggi terhadap perempuan, anak-anak, dan warga disabilitas dalam upaya pembangunan dan peningkatan wilayah, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Ganjar juga berperan aktif dalam mengedukasi para perempuan untuk berkontribusi dalam segi ekonomi kepada bangsa. Ganjar diketahui menggelar berbagai pelatihan di 130 lokasi yang tersebar di 35 kabupaten/kota dengan tujuan mendukung perempuan rentan, sementara Pemprov Jateng juga memberikan berbagai bentuk dukungan lainnya untuk memajukan sektor ekonomi perempuan.

Bentuk dukungan serius visi dan misi Ganjar lainnya adalah pengembangan berbagai program berbasis kesetaraan dan kesejahteraan perempuan.

Program-program tersebut tidak lain adalah Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (Garpu Perak), Ojo Kawin Bocah dan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5ng) yang berhasil menangani permasalahan mengenai tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta kasus stunting.

Peranan Mahfud Mewujudkan Perlindungan Perempuan Bagi Visi dan Misi-nya

Pada awal tahun ini seorang siswi SMP bernama Syarifah Fadiyah Alkaff dilaporkan ke polisi usai memprotes aktivitas perusahaan yang merusak rumah neneknya. Kasus ini menjadi viral lantaran Syarifah dituntut oleh Pemkot Jambi atas pasal pencemaran nama baik karena meminta keadilan bagi neneknya.

Syarifah seringkali menciptakan konten di platform TikTok yang berisi kritik terhadap Pemerintah Kota Jambi dan perusahaan asal China. Kritik tersebut berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di daerah pemukiman Kelurahan Payo Selincah, di Kecamatan Timur, Kota Jambi.

Viralnya kasus ini mengundang perhatian dari Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Nahar selaku Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).

Melalui cuitan di akun Twitter-nya Mahfud menyatakan bahwa Kemenko Polhukam akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PPPA, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam cuitannya, Mahfud menegaskan bahwa Kemenko Polhukam akan bersinergi dengan berbagai pihak tersebut untuk pergi ke Jambi dan memberikan pendampingan kepada anak tersebut. Mahfud menegaskan bahwa Syarifah harus diperlakukan sesuai hukum yang berlaku.

“Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya, perlakukan anak-anak sesuai dgn hukum yang berlaku bagi anak-anak,” tulis Mahfud lagi.

Berkat intervensi dari Mahfud dan Nahar, kini tuntutan atas Syarifah dicabut oleh Pemkot Jambi melalui ‘Restorative Justice’. Kebijakan ini diambil karena usia Syarifah yang masih anak-anak dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.