DPR Dukung Kesepakatan Pemerintah-Telegram Tangani Konten Terorisme

JAKARTA - DPR mendukung kesepakatan pemerintah dengan Telegram untuk menangani konten negatif, terutama yang berkaitan dengan terorisme di platform tersebut.

Adapun kesepakatan itu dicapai melalui pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dengan CEO Telegram Pavel Durov di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Bagus. Indonesia tidak ingin ada pemblokiran, kita dukung kebebasan informasi, selama menjunjung pada nasionalisme dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid kepada SINDOnews, Rabu (2/8/2017).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, jika Telegram telah sepakat untuk kooperatif melakukan perbaikan sesuai yang diminta pemerintah, maka tidak ada alasan untuk tetap memblokir.

"Saya harap pola komunikasi yang baik seperti yang dilakukan telegram, dapat diikuti oleh pemain besar lainnya seperti WhatsApp, Facebook, instagram, dan lain-lain" pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam pertemuan kemarin, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Telegram sepakat membentuk saluran khusus komunikasi antara kementerian dan Telegram sehingga menjadikan penanganan konten negatif menjadi lebih efektif. Telegram dan Kemenkominfo membuat tata cara serta jalur khusus agar dapat berkomunikasi secara efisien.