TKI Ditangkap Bukti Pemerintah Tak Punya Posisi Tawar dengan Malaysia

JAKARTA - Banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang ditangkap di negeri jiran dinilai sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki posisi tawar dengan Pemerintah Malaysia. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf pun mengaku prihatin mengenai banyaknya TKI ilegal yang ditangkap Pemerintah Malaysia itu.

"Prihatin, kelihatan bahwa pemerintah tidak siap posisi tawar dengan Malaysia. Sehingga selalu menerima dengan opsi apapun dari Malaysia," ujar Dede Yusuf kepada SINDOnews, Jumat (7/7/2017).

Politikus Partai Demokrat ini menilai, seyogyanya dengan jumlah jutaan pekerja Indonesia di Malaysia, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap yang lebih kuat dalam penanganan persoalan itu. "Termasuk juga anggarannya," paparnya.

Karena, lanjut Dede, TKI merupakan penyumbang terbesar devisa negara, sekitar Rp130 triliun pertahun. Maka itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memanggil Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Duta Besar wilayah setempat untuk menggagas perjanjian baru dengan Malaysia.

Perjanjian baru itu dianggap perlu untuk memberikan perlindungan dan cara penanganan lebih maksimal. "MoU terakhir berakhir di 2016, artinya sudah saatnya diperbaharui," pungkasnya.

‎Diketahui, sekitar 200 TKI ilegal ditangkap Pemerintah Malaysia dalam razia belakangan ini. Razia itu adalah kelanjutan dari implementasi program legalisasi dokumen atau program E-Kad sementara pekerja asing.