DPR Nilai Kartu Prakerja Sangat Dibutuhkan Masyarakat Terdampak Corona

Soal vendor platform daring, Ketua DPP Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah sudah menjelaskan mekanisme penentuannya sudah dilakukan secara terbuka. Platform digital yang menjadi vendor Kartu Prakerja selama ini sudah dikenal memiliki kreadibilitas dan pengalaman untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring dan melayani dalam jumlah yang sangat banyak. Pemerintah hanya menyediakan 8 platform digital. ”Yang memilih platform digital mana yang sesuai dengan keinginan peserta Kartu Prakerja, ya mereka sendiri,” ucapnya.

Beberapa peserta Kartu Prakerja, kata Ace, sudah merasakan manfaat dari program ini. Mereka telah menyampaikan testimoninya akan manfaat kebijakan ini bagi peningkatan kapasitas skill mereka. ”Saya setuju bahwa setiap program pemerintah, apapun programnya termasuk Program Kartu Prakerja, Bansos Tunai dan program perlindungan sosial untuk mengatasi dampak COVID-19 ini perlu pengawasan dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan,” ucapnya.

Sebagai sesama partai pendukung pemerintah, sambung Ace, sebaiknya bersatu mengawal program penanganan COVID-19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 Tahun 2020. ”Saya percaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi ini telah melalui kajian berbagai prespektif, termasuk aspek hukumnya. Dan kebijakan itu dilakukan semata-mata untuk merespons langkah yang cepat dan tanggap dalam upaya melawan COVID-19 dan dampaknya terhadap masyarakat,” ucapnya.