Perempuan Bangsa Rumuskan Kebijakan Kesetaraan Gender untuk Kepemimpinan Nasional

JAKARTA - Perempuan Bangsa mengumpulkan sejumlah aktivis perempuan untuk merumuskan kebijakan kesetaraan gender bagi kepemimpinan nasional.

“Kami menggali berbagai masukan dari berbagai organisasi, tokoh, dan aktivis perempuan agar isu-isu perempuan menjadi program dan isu strategis kepemimpinan nasional,” kata Ketua Umum Perempuan Bangsa Siti Mukaromah di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Hal lain yang juga dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) ini antara lain evaluasi dan efektivitas afirmasi action kuota 30% yang implementasinya belum maksimal. Kemudian kesetaraan gender di semua tingkatan pendidikan, pengakuan ulama perempuan dalam peran-peran keagamaan, akses kesehatan reproduksi yang tidak diskriminatif, anggaran kesehatan untuk remaja perempuan dan ibu hamil, dan sebagainya.

Wakil Ketum DPP PKB Ida Fauziyah menyoroti rendahnya akses dan partisipasi politik perempuan. “Demokrasi kita masih sangat formalitas dan substansial. Kita punya PR sedemikian rupa, menurunkan stunting, menurunkan kemiskinan, dan lain-lain,” paparnya.



Salah satu contohnya, kata Ida, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Khususnya pada Pasal 8 ayat (2) mengenai perhitungan syarat keterwakilan perempuan.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menambahkan, afirmasi masih menjadi beban bagi parpol. Ada diskonektivitas antara ruang kebijakan dan ruang kelembagaan di partai politik. Kerja-kerja penguatan perempuan politik harus terus dilakukan.

“Walaupun ada kebijakan aktivisme yudisial oleh perempuan, tapi itu tidak cukup. Karena afirmasi masih dianggap beban. Politik dianggap mahal dan ekosistem politik tidak ramah dan tidak bersahabat dengan perempuan,” kata Titi.



Titi juga menyoroti diskonektivitas antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hal ini perlu menjadi prioritas setelah kontestasi Pemilu 2024. Termasuk dampak Artificial Intelligence (AI) bagi perempuan, terutama para pekerja perempuan yang kemudian akan digantikan dengan teknologi.

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartika Sari menilai pentingnya isu-isu perempuan dalam climate change. Ada tiga pilar yang harus diintervensi, yakni pilar ekonomi, pilar sosial dan Sumber Daya Alam (SDA).

Menurut Dian, perempuan tidak pernah terlibat dalam green economy, sirkular ekonomi, dan perlu terlibat bagaimana mendesain energi terbarukan dan energi alternatif ramah perempuan.

Sejumlah tokoh dan aktivis perempuan yang hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut yakni, anggota DPR RI Komisi VI Luluk Nurhamidah. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, Presidium KPPI Hindun Anisah, aktivis Pemilu dan Demokrasi Wahidah Suaib. Termasuk Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa Roestini Muhaimin Iskandar dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartika Sari.