Lemhannas Yakini Jokowi Tidak Akan Gunakan Data Intelijen untuk Operasi Politik
loading...
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto membenarkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai data intelijen termasuk soal partai politik dan politikus. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto membenarkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai data intelijen termasuk soal partai politik dan politikus. Sebab, Presiden selalu menerima laporan intelijen.
Namun, kata Andi, data intelijen tidak bisa digunakan untuk operasi politik. Pihaknya meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan hal tersebut.
"Presiden tentunya dalam UU Intelijen adalah end user dari intel, saya rasa Presiden Jokowi tau persis batasan demokratis untuk menggunakan data data intel tersebut," ujar Andi di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
"Tentunya data-data intel tidak bisa digunakan untuk melakukan operasi operasi politik," sambungnya.
Andi menegaskan operasi intelijen tidak dapat berubah menjadi operasi politik saat sistem demokrasi dalam proses pematangan.
"Operasi-operasi intelijen tidak bisa berubah menjadi operasi-operasi politik pada saat sistem demokrasi sedang berusaha kita kuatkan menuju konsolidasi dan kematangan demokrasi," jelasnya.
"Pak Jokowi memberi pesan kepada kami di lembaga-lembaga agar profesionalitas, netralitas, kerangka reformasi keamanan, kerangka-kerangka demokratisasi selalu menjadi pesan-pesan utama beliau," tutupnya.
Namun, kata Andi, data intelijen tidak bisa digunakan untuk operasi politik. Pihaknya meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan hal tersebut.
"Presiden tentunya dalam UU Intelijen adalah end user dari intel, saya rasa Presiden Jokowi tau persis batasan demokratis untuk menggunakan data data intel tersebut," ujar Andi di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
"Tentunya data-data intel tidak bisa digunakan untuk melakukan operasi operasi politik," sambungnya.
Andi menegaskan operasi intelijen tidak dapat berubah menjadi operasi politik saat sistem demokrasi dalam proses pematangan.
"Operasi-operasi intelijen tidak bisa berubah menjadi operasi-operasi politik pada saat sistem demokrasi sedang berusaha kita kuatkan menuju konsolidasi dan kematangan demokrasi," jelasnya.
"Pak Jokowi memberi pesan kepada kami di lembaga-lembaga agar profesionalitas, netralitas, kerangka reformasi keamanan, kerangka-kerangka demokratisasi selalu menjadi pesan-pesan utama beliau," tutupnya.
(kri)
Explore More