Komnas HAM Investigasi Konflik Agraria di Pulau Rempang Batam
Jum'at, 15 September 2023 - 20:51 WIB
loading...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi terkait konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Foto/Rifqi Herjoko
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) melakukan investigasi terkait konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Komnas HAM mengirimkan tim untuk menginvestigasi konflik tersebut.
Seperti diketahui, konflik sedang terjadi di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Konflik itu bermula dari adanya rencana relokasi warga yang mendiami wilayah tersebut ke lahan yang sudah disiapkan.
Hal itu terkait dengan proyek yang bakal menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi. Proyek tersebut diklaim akan menggunakan 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang.
Baca juga: Kapolri Kerahkan 4 SSK Personel Antisipasi Konflik di Pulau Rempang
Namun demikian, rencana relokasi warga tidak berjalan mulus. Bahkan, dialog antara BP Batam dengan masyarakat pada Senin (11/9/2023) tidak menemui titik temu dan berakhir ricuh. Eskalasi konflik agraria di Pulau Rempang membuat Komnas HAM mengambil langkah baru.
"Konflik agraria di Rempang masuk ke Komnas HAM di awal tahun ini. Kami sedang berproses dan sudah membuat surat panggilan kepada walikota dan mereka sudah hadir," ujar Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dalam konferensi pers, Jumat (15/9/2023).
"Namun, karena eskalasi terus terjadi Komnas HAM memutuskan untuk melakukan investigasi. Pemantauan," sambungnya.
Saat ini, pemantauan sedang berlangsung. Nantinya, tim investigasi dari Komnas HAM akan menghasilkan laporan rekomendasi. Laporan tersebut akan disampaikan Komnas HAM ke para pihak yang berkepentingan.
Seperti diketahui, konflik sedang terjadi di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Konflik itu bermula dari adanya rencana relokasi warga yang mendiami wilayah tersebut ke lahan yang sudah disiapkan.
Hal itu terkait dengan proyek yang bakal menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi. Proyek tersebut diklaim akan menggunakan 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang.
Baca juga: Kapolri Kerahkan 4 SSK Personel Antisipasi Konflik di Pulau Rempang
Namun demikian, rencana relokasi warga tidak berjalan mulus. Bahkan, dialog antara BP Batam dengan masyarakat pada Senin (11/9/2023) tidak menemui titik temu dan berakhir ricuh. Eskalasi konflik agraria di Pulau Rempang membuat Komnas HAM mengambil langkah baru.
"Konflik agraria di Rempang masuk ke Komnas HAM di awal tahun ini. Kami sedang berproses dan sudah membuat surat panggilan kepada walikota dan mereka sudah hadir," ujar Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dalam konferensi pers, Jumat (15/9/2023).
"Namun, karena eskalasi terus terjadi Komnas HAM memutuskan untuk melakukan investigasi. Pemantauan," sambungnya.
Saat ini, pemantauan sedang berlangsung. Nantinya, tim investigasi dari Komnas HAM akan menghasilkan laporan rekomendasi. Laporan tersebut akan disampaikan Komnas HAM ke para pihak yang berkepentingan.
(rca)
Lihat Juga :
