Keberhasilan Ganjar Terapkan Good Governance di Jateng Bisa Ditiru Daerah Lain
Rabu, 13 September 2023 - 16:03 WIB
loading...
Keberhasilan Ganjar Pranowo menerapkan good governance di Jateng bisa ditiru oleh daerah lain. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ganjar Pranowo berhasil menerapkan good governance selama dua periode menjabat gubernur Jawa Tengah. Keberhasilan Ganjar ini diakui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) yang menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah percontohan dalam penerapan good governance.
Pengamat dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro Prof FX Sugiyanto mengakui keberhasilan Ganjar ini. Dia menjelaskan beberapa indikator yang bisa dicontoh oleh pemerintah daerah maupun instansi lainnya.
"Ketika BPKP menjadikan Jateng sebagai daerah percontohan selama Ganjar jadi gubernur, saya pikir cukup masuk akal juga. Karena, ada beberapa indikator penting kalau kita bicara (good) governance itu," kata Sugiyanto kepada wartawan, Rabu (13/9/2023). Baca juga: BPKP Jadikan Jateng Contoh Penerapan Good Governance Nasional
Indikator itu yakni partisipasi publik dan respons kepada publik ketika ada berbagai macam keluhan. Termasuk transparansi, ketaatan kepada hukum hingga terkait proses demokratisasi.
Menurut Sugiyanto, dari beberapa indikator penting itu, yang paling menonjol dari penerapan sistem good governance di Pempov Jawa Tengah selama dipimpin Ganjar yakni soal partisipasi publik dan cara meresponsnya. "Yang paling menonjol partisipasi dan respons itu begini, publik itu bisa mengakses langsung melalui kanal-kanal yang disediakan. Ada berbagai macam itu channel (kanal)," lanjutnya.
Salah satu kanal yang disediakan adalah portal pengaduan yang diberi nama LaporGub! Inovasi itu diikuti proses transformasi birokrasi yang dilakukan Ganjar.
Laporan-laporan dari masyarakat diakui langsung direspons Ganjar. Keberhasilan program itu pun disaksikan langsung Sugiyanto yang kebetulan sedang terlibat dalam riset yang dilakukan tim dari Undip saat itu.
"Kemudian, untuk partisipasi perencanaan saya juga cukup mengerti, begitu. Jadi, sebetulnya ada cukup banyak indikator yang bisa dilihat, yang bisa dikaji. Dan, (keberhasilan) itu tampak kalau ini data," ujarnya.
Untuk mencapai keberhasilan itu, dia menyadari Pemprov Jateng membutuhkan setidaknya 3-4 tahun pertama sejak Ganjar menjadi gubernur. Hal itu dinilai menandakan adanya proses yang cukup sulit.
Sugiyanto menjamin kerja keras dan konsistensi Ganjar menjadikan daerahnya memiliki good governance bisa dijadikan percontohan. "Saya jamin efektif karena saya cukup lama mengamati, melakukan kajian-kajian tentang itu. Itu LaporGub dan yang lain, tapi yang paling banyak (andil) itu LaporGub dan itu terdata dengan baik di Kominfo terdata dengan baik," terangnya.
Selain itu, Sugiyanto juga menyebutkan program yang bisa dicontoh adalah e-budgeting dan e-planning. Kemudian, Government Resources Management System (GRMS) yang digagas sejak awal periode kepemimpinan Ganjar. Baca juga: Ustaz Yusuf Mansur Nilai Ganjar Tampil di Tayangan Azan untuk Ajakan Kebaikan
Sistem tersebut diakui mampu membuat proses perencanaan dan penganggarannya terintegrasi. Dengan demikian gubernur dapat melakukan reakolasi anggaran yang tidak perlu dan memfokuskannya untuk pembangunan lain.
Selain dalam proses perencanaan pembangunan daerah, reformasi birokrasi juga diterapkan dalam proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) dan sebagainya. "Jadi ini bagi saya ini sebuah inovasi. Inovasi di dalam perencanaan dan di GRMS jadi salah satu soko guru-nya," tuturnya.
Pengamat dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro Prof FX Sugiyanto mengakui keberhasilan Ganjar ini. Dia menjelaskan beberapa indikator yang bisa dicontoh oleh pemerintah daerah maupun instansi lainnya.
"Ketika BPKP menjadikan Jateng sebagai daerah percontohan selama Ganjar jadi gubernur, saya pikir cukup masuk akal juga. Karena, ada beberapa indikator penting kalau kita bicara (good) governance itu," kata Sugiyanto kepada wartawan, Rabu (13/9/2023). Baca juga: BPKP Jadikan Jateng Contoh Penerapan Good Governance Nasional
Indikator itu yakni partisipasi publik dan respons kepada publik ketika ada berbagai macam keluhan. Termasuk transparansi, ketaatan kepada hukum hingga terkait proses demokratisasi.
Menurut Sugiyanto, dari beberapa indikator penting itu, yang paling menonjol dari penerapan sistem good governance di Pempov Jawa Tengah selama dipimpin Ganjar yakni soal partisipasi publik dan cara meresponsnya. "Yang paling menonjol partisipasi dan respons itu begini, publik itu bisa mengakses langsung melalui kanal-kanal yang disediakan. Ada berbagai macam itu channel (kanal)," lanjutnya.
Salah satu kanal yang disediakan adalah portal pengaduan yang diberi nama LaporGub! Inovasi itu diikuti proses transformasi birokrasi yang dilakukan Ganjar.
Laporan-laporan dari masyarakat diakui langsung direspons Ganjar. Keberhasilan program itu pun disaksikan langsung Sugiyanto yang kebetulan sedang terlibat dalam riset yang dilakukan tim dari Undip saat itu.
"Kemudian, untuk partisipasi perencanaan saya juga cukup mengerti, begitu. Jadi, sebetulnya ada cukup banyak indikator yang bisa dilihat, yang bisa dikaji. Dan, (keberhasilan) itu tampak kalau ini data," ujarnya.
Untuk mencapai keberhasilan itu, dia menyadari Pemprov Jateng membutuhkan setidaknya 3-4 tahun pertama sejak Ganjar menjadi gubernur. Hal itu dinilai menandakan adanya proses yang cukup sulit.
Sugiyanto menjamin kerja keras dan konsistensi Ganjar menjadikan daerahnya memiliki good governance bisa dijadikan percontohan. "Saya jamin efektif karena saya cukup lama mengamati, melakukan kajian-kajian tentang itu. Itu LaporGub dan yang lain, tapi yang paling banyak (andil) itu LaporGub dan itu terdata dengan baik di Kominfo terdata dengan baik," terangnya.
Selain itu, Sugiyanto juga menyebutkan program yang bisa dicontoh adalah e-budgeting dan e-planning. Kemudian, Government Resources Management System (GRMS) yang digagas sejak awal periode kepemimpinan Ganjar. Baca juga: Ustaz Yusuf Mansur Nilai Ganjar Tampil di Tayangan Azan untuk Ajakan Kebaikan
Sistem tersebut diakui mampu membuat proses perencanaan dan penganggarannya terintegrasi. Dengan demikian gubernur dapat melakukan reakolasi anggaran yang tidak perlu dan memfokuskannya untuk pembangunan lain.
Selain dalam proses perencanaan pembangunan daerah, reformasi birokrasi juga diterapkan dalam proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) dan sebagainya. "Jadi ini bagi saya ini sebuah inovasi. Inovasi di dalam perencanaan dan di GRMS jadi salah satu soko guru-nya," tuturnya.
(poe)
Lihat Juga :
