BPIP-Kemenkop UKM Arusutamakan Peran Koperasi di Masa Depan
Jum'at, 31 Juli 2020 - 19:56 WIB
loading...
Menkop dan UKM Teten Masduki saat Webinar yang diselenggarakan BPIP bertajuk Pancasila Dalam Tindakan Gotong Royong Mewujudkan Ekonomi Pancasila. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Koperasi Pangan sebagai kontributor terbesar ketiga dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia perlu diperkuat untuk membantu perbaikan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Kemenkop UKM ) perlu bersinergi untuk mengarusutamakan peran Koperasi dalam mewujudkan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat sesuai amanat Pancasila.
Hal ini terungkap saat Webinar yang diselenggarakan BPIP bertajuk "Pancasila Dalam Tindakan Gotong Royong Mewujudkan Ekonomi Pancasila" dengan menghadirkan narasumber Menkop UKM Teten Masduki, Kepala BPIB Prof Yudian Wahyudi, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta Sebayang, Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Prof Fx Adji Samekto, Peneliti UGM Hempri Suyatna, dan Direktur Kerja sama BPIP, Elfrida Siregar.
"Pengelolaan pangan yang baik akan menjadi kunci bagi setiap ancaman krisis pangan. Termasuk akibat pandemi COVID-19 sebagaimana prediksi FAO (2020) dan World Food Programme (2020)," kata Teten Masduki dalam diskusi virtual yang digelar BPIP, Kamis (30/72020).(Baca juga: Demi UMKM yang Suka Jualan di Medsos, Menkop Teten Resmi Gandeng Facebook )
Teten menegaskan, koperasi adalah kelembagaan rakyat yang paling tepat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Nilai dan prinsip koperasi juga sejalan dengan Pancasila. Koperasi Pangan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Tercatat dari segi jumlah hanya sekitar 11% atau 13.821 unit dari total koperasi aktif di Indonesia (123.048 unit).
Ada pula Gerakan Belanja di Warung Tetangga yang merupakan kolaborasi Kemenkop UKM dengan 9 BUMN Klaster Pangan, BULOG, dan PTPN yang menghubungkan warung tradisional untuk masuk ke dalam platform daring serta menyediakan stok bahan baku yang mudah dengan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan ritel modern.
"Kami juga mengembangkan laman khusus UMKM pada e-katalog LKPP yang melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jumlah pelaku UMKM dalam Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik mencapai 1.237 penyedia dengan potensi total nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil sebesar Rp310 triliun," kata Teten.
Hal ini terungkap saat Webinar yang diselenggarakan BPIP bertajuk "Pancasila Dalam Tindakan Gotong Royong Mewujudkan Ekonomi Pancasila" dengan menghadirkan narasumber Menkop UKM Teten Masduki, Kepala BPIB Prof Yudian Wahyudi, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta Sebayang, Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Prof Fx Adji Samekto, Peneliti UGM Hempri Suyatna, dan Direktur Kerja sama BPIP, Elfrida Siregar.
"Pengelolaan pangan yang baik akan menjadi kunci bagi setiap ancaman krisis pangan. Termasuk akibat pandemi COVID-19 sebagaimana prediksi FAO (2020) dan World Food Programme (2020)," kata Teten Masduki dalam diskusi virtual yang digelar BPIP, Kamis (30/72020).(Baca juga: Demi UMKM yang Suka Jualan di Medsos, Menkop Teten Resmi Gandeng Facebook )
Teten menegaskan, koperasi adalah kelembagaan rakyat yang paling tepat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Nilai dan prinsip koperasi juga sejalan dengan Pancasila. Koperasi Pangan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Tercatat dari segi jumlah hanya sekitar 11% atau 13.821 unit dari total koperasi aktif di Indonesia (123.048 unit).
Ada pula Gerakan Belanja di Warung Tetangga yang merupakan kolaborasi Kemenkop UKM dengan 9 BUMN Klaster Pangan, BULOG, dan PTPN yang menghubungkan warung tradisional untuk masuk ke dalam platform daring serta menyediakan stok bahan baku yang mudah dengan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan ritel modern.
"Kami juga mengembangkan laman khusus UMKM pada e-katalog LKPP yang melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jumlah pelaku UMKM dalam Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik mencapai 1.237 penyedia dengan potensi total nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil sebesar Rp310 triliun," kata Teten.
Lihat Juga :
