BPIP-Kemenkop UKM Arusutamakan Peran Koperasi di Masa Depan

JAKARTA - Koperasi Pangan sebagai kontributor terbesar ketiga dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia perlu diperkuat untuk membantu perbaikan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Kemenkop UKM ) perlu bersinergi untuk mengarusutamakan peran Koperasi dalam mewujudkan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat sesuai amanat Pancasila.

Hal ini terungkap saat Webinar yang diselenggarakan BPIP bertajuk "Pancasila Dalam Tindakan Gotong Royong Mewujudkan Ekonomi Pancasila" dengan menghadirkan narasumber Menkop UKM Teten Masduki, Kepala BPIB Prof Yudian Wahyudi, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta Sebayang, Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Prof Fx Adji Samekto, Peneliti UGM Hempri Suyatna, dan Direktur Kerja sama BPIP, Elfrida Siregar.

"Pengelolaan pangan yang baik akan menjadi kunci bagi setiap ancaman krisis pangan. Termasuk akibat pandemi COVID-19 sebagaimana prediksi FAO (2020) dan World Food Programme (2020)," kata Teten Masduki dalam diskusi virtual yang digelar BPIP, Kamis (30/72020).( )

Teten menegaskan, koperasi adalah kelembagaan rakyat yang paling tepat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Nilai dan prinsip koperasi juga sejalan dengan Pancasila. Koperasi Pangan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Tercatat dari segi jumlah hanya sekitar 11% atau 13.821 unit dari total koperasi aktif di Indonesia (123.048 unit).

Ada pula Gerakan Belanja di Warung Tetangga yang merupakan kolaborasi Kemenkop UKM dengan 9 BUMN Klaster Pangan, BULOG, dan PTPN yang menghubungkan warung tradisional untuk masuk ke dalam platform daring serta menyediakan stok bahan baku yang mudah dengan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan ritel modern.

"Kami juga mengembangkan laman khusus UMKM pada e-katalog LKPP yang melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jumlah pelaku UMKM dalam Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik mencapai 1.237 penyedia dengan potensi total nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil sebesar Rp310 triliun," kata Teten.

Ditegaskan, pihaknya terus melakukan pendampingan, pengawasan, penyuluhan, dan peningkatan SDM koperasi melalui 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 33 Provinsi, 341 kabupaten atau kota.( )

Di kesempatan yang sama, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebutkan, kebijaksanaan koperasi sesuai dengan Pancasila. Dilihat dari sisi nilai-nilai kebersamaan, kegotongroyongan, saling membantu, ikhlas setelah memberi, dan rela berkorban. "Mewujudkan ekonomi Pancasila salah satunya melalui koperasi dan UMKM. Karena ada semangat gotong-royong, saling membantu, memberikan yang terbaik setelah itu adalah keikhlasan. Sebagai keberlanjutan kebijaksanaan demi perekonomian nasional," kata Yudi.

Pendiri Pondok Pesantren Nawesea Yogya ini meyakinkan, pemerintah pada umumnya sudah melakukan beragam program sebagai bentuk keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Terlebih di momen Idul Adha, pemerintah melakukan di dua level. Menyembelih kurban sebagai simbol keikhlasan. Masjid Istiqlal tidak menyelenggarakan salat Ied karena ada ancaman virus corona.

Bersama Kemenkop UKM, BPIP akan bergotongroyong juga untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi dari dampak COVID-19. “Kami juga dukung dan sambut program untuk melakukan sinkronisasi peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, kita sesuaikan sebagai bentuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Yudi lagi.