Imbauan Pisahkan Agama dengan Politik, Jokowi Dinilai Lupa Sejarah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai ‎lupa sejarah dan tercerabut dari nilai-nilai keindonesiaan, Pancasila dan UUD 1945.‎ Pasalnya, Presiden RI pertama Soekarno berusaha menyatukan nilai-nilai ideologi agama dalam kegiatan dan ideologi politik yang diinisiasinya bernama Nasakom alias Nasionalisme, Agama dan Komunisme.

Maka itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak‎ tidak sepakat dengan imbauan Presiden Jokowi ‎agar semua pihak memisahkan persoalan politik dan agama untuk menghindari gesekan antarumat.‎ "Bagaimana mungkin memisahkan agama dari politik Indonesia," ujar‎ Dahnil kepada SINDOnews, Selasa (28/3/2017).

Sebab, kata Dahnil, Pancasila saja dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, pendahuluan UUD 1945 saja, dimulai dengan kalimat Rahmat Tuhan yang Maha Esa.

Menurut dia, ‎gesekan antarumat muncul karena orang-orang yang sama sekali tidak pernah bicara agama dan merawat nilai-nilai agama, tiba-tiba ketika kontestasi politik datang rajin menggunakan agama. Bahkan, lanjut dia, berani bicara yang tidak pantas tentang agama orang lain, sehingga muncul gesekan.

Bahkan, sambung dia, Soekarno atau Bung Karno berusaha menyatukan nilai-nilai ideologi agama dalam kegiatan dan ideologi politik yang beliau inisiasi, Nasakom atau Nasionalisme, Agama dan Komunisme). "Bagi saya pandangan Pak Presiden tersebut alpha sejarah dan tercerabut dari nilai-nilai keindonesiaan, Pancasila dan UUD 1945," pungkasnya.