Perindo Ingin Pemerintah Fasilitasi Masyarakat di Daerah

TULUNGAGUNG - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diingatkan untuk memfasilitasi masyarakat di daerah agar dapat mengembangkan diri.

Hal tersebut perlu dilakukan agar kemampuan ekonomi masyarakat di daerah meningkat dengan cepat.

“Pemerintah perlu fasilitasi masyarakat daerah untuk maju. PAD (pendapatan asli daerah) naik, tidak disubsidi terus dari pusat, perputaran ekonomi maksimal,” ujar Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) saat acara pelantikan melantik 271 DPRt Partai Perindo Tulungagung di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (23/3/2017).

Dia mengungkapkan, selama ini mayoritas kabupaten/kota di Tanah Air bergantung subsidi dari pemerintah pusat. Jika pusat terus-menerus memberikan subsidi daerah-daerah, Indonesia diyakininya tidak akan pernah kuat.

Daerah-daerah, kata HT, harus dibangun agar bisa menjadi pilar yang menopang perekonomian nasional. Semakin banyak penopangnya, kata HT, semakin cepat Indonesia menjadi negara maju.

Seperti diketahui mayoritas daerah menerima dana transfer dari pusat. Tercatat dalam APBN 2017, dana transfer Ke daerah dan dana desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun.

Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja kementerian/lembaga yang sebesar Rp763,5 triliun. “Untuk Indonesia cepat maju, tidak ada jalan lain kita harus bangun daerah, bangun masyarakatnya,” kata HT.

Hadir juga dalam acara pelantikan 271 DPRt Partai Perindo Tulungagung, Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq, Ketua Bidang Politik M Yamin Tawary, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Fathur Rahman, serta Ketua Bidang Kader, Anggota dan Saksi Armyn Gultom.

Membangun masyarakat, lanjut HT, perlu keberpihakan. Ada perlakuan khusus yang diberikan seperti kemudahan akses dana murah, pelatihan dan proteksi. “Membangun masyarakat harus dengan keberpihakan. Seperti di Banyuwangi, pedagang kecil bisa tumbuh karena diproteksi,” tuturnya.

Selasa 21 Maret lalu, pria asal Surabaya itu berkunjung ke Banyuwangi untuk serangkaian kegiatan. Dia melihat langsung kehidupan masyarakat dan sempat membahasnya dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Dia menceritakan, pemerintah kabupaten berjuluk Sunrise of Java itu memproteksi pedagang kecil dengan tidak mengizinkan pelaku usaha besar.

Hal itu dilakukan untuk mendorong tumbuhnya pedagang-pedagang kecil. “Banyuwangi memberikan kesempatan kepada para pedang kecil untuk tumbuh dan berkembang. Mereka tidak diadu dengan gajah,” ungkap HT.

Dia menambahkan, UMKM atau pedagang kecil harus diberikan waktu untuk berkembang dan maju. Selain proteksi, difasilitasi dengan dana murah dan pelatihan-pelatihan. Setelah siap, kata HT, baru mereka boleh bersaing dengan yang sudah lebih dulu besar.