Membandingkan Elektabilitas AHY vs Cak Imin, Siapa Unggul?
Jum'at, 01 September 2023 - 11:40 WIB
loading...
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mencuat sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan. Padahal, sebelumnya santer dikabarkan Anies akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat pun bereaksi keras dan menyebut ada pengkhiatan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Diketahui, KPP merupakan nama koalisi yang berisi tiga partai yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengaku telah mengonfirmasi bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang merapat ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rencananya, Nasdem dan PKB akan menduetkan Anies dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.
"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," kata Riefky melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).
Baca Juga: PKB-Nasdem Penuhi Syarat Daftarkan Anies-Cak Imin ke KPU
Dia kemudian mengungkit piagam koalisi yang oleh ketiga ketua umum partai yakni, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ada enam butir kesepakatan, antara lain sepakat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP); Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres; kemudian sepakat capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan.
Selain itu, sepakat dalam waktu pasangan capres-cawapres dideklarasikan; sepakat capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik. Terakhir sepakat untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan.
“Pada 12 Juni 2023 Capres Anies menghubungi AHY dan mengajaknya untuk menjadi cawapres. Maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya,” ucapnya.
Menurut Riefky, nama Ketum AHY kemudian disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai. Ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi.
Baca Juga: Soal Duet Anies-Cak Imin, PKB Sambut Baik Tawaran Kerja Sama Nasdem
Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa, 29 Agustus 2023 malam, kata Riefky, di Nasdem Tower secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.
Kemudian pada Rabu, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tegasnya.
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 15-21 Juli 2023, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, dari 34 nama semi terbuka, AHY ada di urutan keenam dengan 1,2 persen dukungan responden. Sementara, Cak Imin di peringkat 17 dengan raihan 1 persen suara responden.
Dalam simulasi 10 nama, AHY ada di peringkat 6 dengan 1,4 persen dukungan responden. Sementara, Cak Imin di urutan ke-9 dengan raihan 0,2 persen.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.811 responden. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.811 memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.35% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh 38 provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Sementara, dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 3-9 Agustus 2023, ketika responden ditanya tentang siapa yang paling pantas mendampingi Anies Baswedan, sebanyak 22,2 persen menyebut nama AHY. Hanya 2,6 persen responden yang menyebut nama Cak Imin. Cak Imin bahkan kalah dari Khofifah Indar Parawansa yang meraih 9,2 persen.
Survei tersebut melibatkan 1.220 responden. Margin of error dari 1.220 responden tersebut sebesar +/- 2.9% pada tingkat
kepercayaan 95% (dengan asumsi simple random sampling).
Sejumlah lembaga survei selama ini memang kerap membuat simulasi Anies-AHY. Dengan dinamika politik terkini, simulasi duet Anies-Cak Imin tentu akan menjadi pertanyaan baru yang ditawarkan lembaga survei kepada responden.
Partai Demokrat pun bereaksi keras dan menyebut ada pengkhiatan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Diketahui, KPP merupakan nama koalisi yang berisi tiga partai yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengaku telah mengonfirmasi bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang merapat ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rencananya, Nasdem dan PKB akan menduetkan Anies dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.
"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," kata Riefky melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).
Baca Juga: PKB-Nasdem Penuhi Syarat Daftarkan Anies-Cak Imin ke KPU
Dia kemudian mengungkit piagam koalisi yang oleh ketiga ketua umum partai yakni, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ada enam butir kesepakatan, antara lain sepakat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP); Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres; kemudian sepakat capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan.
Selain itu, sepakat dalam waktu pasangan capres-cawapres dideklarasikan; sepakat capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik. Terakhir sepakat untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan.
“Pada 12 Juni 2023 Capres Anies menghubungi AHY dan mengajaknya untuk menjadi cawapres. Maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya,” ucapnya.
Menurut Riefky, nama Ketum AHY kemudian disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai. Ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi.
Baca Juga: Soal Duet Anies-Cak Imin, PKB Sambut Baik Tawaran Kerja Sama Nasdem
Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa, 29 Agustus 2023 malam, kata Riefky, di Nasdem Tower secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.
Kemudian pada Rabu, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tegasnya.
Elektabailitas AHY vs Cak Imin
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 15-21 Juli 2023, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, dari 34 nama semi terbuka, AHY ada di urutan keenam dengan 1,2 persen dukungan responden. Sementara, Cak Imin di peringkat 17 dengan raihan 1 persen suara responden.
Dalam simulasi 10 nama, AHY ada di peringkat 6 dengan 1,4 persen dukungan responden. Sementara, Cak Imin di urutan ke-9 dengan raihan 0,2 persen.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.811 responden. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.811 memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.35% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh 38 provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Sementara, dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 3-9 Agustus 2023, ketika responden ditanya tentang siapa yang paling pantas mendampingi Anies Baswedan, sebanyak 22,2 persen menyebut nama AHY. Hanya 2,6 persen responden yang menyebut nama Cak Imin. Cak Imin bahkan kalah dari Khofifah Indar Parawansa yang meraih 9,2 persen.
Survei tersebut melibatkan 1.220 responden. Margin of error dari 1.220 responden tersebut sebesar +/- 2.9% pada tingkat
kepercayaan 95% (dengan asumsi simple random sampling).
Sejumlah lembaga survei selama ini memang kerap membuat simulasi Anies-AHY. Dengan dinamika politik terkini, simulasi duet Anies-Cak Imin tentu akan menjadi pertanyaan baru yang ditawarkan lembaga survei kepada responden.
(zik)
Lihat Juga :
