PKB Merapat ke Nasdem, ke Mana Demokrat Berlabuh?
loading...
Apakah Partai Demokrat akan tetap bertahan dalam koalisi setelah bergabungnya PKB?. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Panggung politik Tanah Air kembali menghangat sejak, setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyeberang ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Hal ini demi memastikan tiket cawapres bagi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah setahun lamanya tak ada kepastian di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro mengatakan, dalam konteks ini mengemuka soal retaknya relasi internal di KPP yang telah dibangun oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat , dan PKS.
"Karena bergabungnya PKB bagi Demokrat, dianggap sepihak dan menodai prinsip kesetaraan. Ini berarti besar kemungkinan Demokrat akan berpindah perahu politik ke KIM, PDIP, atau membuat koalisi baru menguat," kata Agung Baskoro, Jumat (1/9/2023).
"Jika Demokrat keluar efeknya secara elektoral-institusional, jumlah kursi parlemen berkurang atau menjadi 29 persen dari kuota minimal presidential threshold," tambahnya.
Menurut Agung, padahal masuknya PKB menjadi amunisi baru yang diharapkan bisa melengkapi gerak langkah politik Nasdem, Demokrat, dan PKS jelang Pilpres 2024.
Karena kata dia, selain melengkapi basis massa kaum nasionalis-religius yang terejawantah dalam wajah Nasdem-Demokrat dan Islam Perkotaan yang direpresentasikan oleh PKS, PKB selama ini identik dengan perwakilan kalangan Islam perdesaan.
"Sehingga secara elektoral–institusional, KPP menjadi koalisi gemuk dibanding koalisi lainnya, karena mampu mengakomodasi 221 kursi suara parlemen atau 39 persen dari kuota minimal 20 persen presidential threshold," jelasnya.
"Namun, pertanyaan mendasar muncul, apakah Demokrat akan tetap bertahan setelah bergabungnya PKB dan 'mengambil' jatah cawapres?" tutupnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro mengatakan, dalam konteks ini mengemuka soal retaknya relasi internal di KPP yang telah dibangun oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat , dan PKS.
"Karena bergabungnya PKB bagi Demokrat, dianggap sepihak dan menodai prinsip kesetaraan. Ini berarti besar kemungkinan Demokrat akan berpindah perahu politik ke KIM, PDIP, atau membuat koalisi baru menguat," kata Agung Baskoro, Jumat (1/9/2023).
"Jika Demokrat keluar efeknya secara elektoral-institusional, jumlah kursi parlemen berkurang atau menjadi 29 persen dari kuota minimal presidential threshold," tambahnya.
Menurut Agung, padahal masuknya PKB menjadi amunisi baru yang diharapkan bisa melengkapi gerak langkah politik Nasdem, Demokrat, dan PKS jelang Pilpres 2024.
Karena kata dia, selain melengkapi basis massa kaum nasionalis-religius yang terejawantah dalam wajah Nasdem-Demokrat dan Islam Perkotaan yang direpresentasikan oleh PKS, PKB selama ini identik dengan perwakilan kalangan Islam perdesaan.
"Sehingga secara elektoral–institusional, KPP menjadi koalisi gemuk dibanding koalisi lainnya, karena mampu mengakomodasi 221 kursi suara parlemen atau 39 persen dari kuota minimal 20 persen presidential threshold," jelasnya.
"Namun, pertanyaan mendasar muncul, apakah Demokrat akan tetap bertahan setelah bergabungnya PKB dan 'mengambil' jatah cawapres?" tutupnya.
Lihat Juga :
(maf)
