Muncul Wacana Duet Puan-Anies, Satukan Dua Kutub Berseberangan

JAKARTA - Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2024 semakin dekat dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun hingga kini belum ada koalisi Pilpres yang mendeklarasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang akan diusung.

Situasi ini membuka berbagai kemungkinan terjadi, termasuk perubahan koalisi yang telah terbentuk hingga saat ini. Untuk diketahui, saat ini setidaknya sudah ada tiga koalisi Pilpres, pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Kedua, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) diisi Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar dan PAN yang mengusung Prabowo Subianto. Ketiga, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS mengusung Anies Baswedan.



Kemungkinan perubahan koalisi tersebut juga diamini Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Ia mengutip hasil survei Voxpopuli Research Center yang memasangkan Ketua DPR Puan Maharani dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pasangan capres-cawapres pada akhir 2022 silam. Hasilnya cukup mengejutkan karena dalam simulasi tiga pasang calon, elektabilitas pasangan Puan-Anies mencapai 40%.

Menurut Willy, alternatif pasangan Puan-Anies cukup baik. “Alternatif yang cukup baik, karena kita lihat bagaimana pun Puan sebagai seorang figur yang memiliki peran dalam perpolitikan kita, Ketua DPR, pekerja partai yang luar biasa. Pernah menjadi tim juga dengan Pak Anies di era Pemerintahan Pak Jokowi," kata Willy saat dihubungi, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Selain itu, ia menilai duet Puan-Anies dapat menyatukan dua kutub yang belakangan ini saling berbenturan. "Dengan begitu ada locus baru bagi pihak-pihak untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan bangsa ini,” katanya.

Namun Willy mengatakan bahwa kriteria utama tetap dikembalikan kepada kehendak publik dan adanya kerelaan untuk saling dipimpin satu sama lain.

“Kriteria paling utama kan itu kehendak publik, dan kemudian yang paling penting kalau ada kerelaan yang saling dipimpin itu menjadi catatan penting dalam perpolitikan kita. itu yang menjadi adab yang sangat memberikan pesan baik kepada publik," ujar Willy.