Kemhan dan TNI Kembali Raih Predikat WTP dari BPK, Prabowo: Pertahankan
loading...
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta jajarannya dan TNI untuk mempertahankan predikat WTP.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI menerima hasil pemeriksaan terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI di Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kemhan dan TNI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Juru Bicara Kemhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, atas diperolehnya opini WTP, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta kepada seluruh jajarannya agar dapat mempertahankan hasil tersebut di tahun-tahun ke depan. (Baca juga: Eits Jangan Hepi Dulu, Predikat WTP Tak Jamin Bebas dari Korupsi)
"Betul, Kemhan dan TNI memperoleh opini WTP dari BPK RI, Menhan meminta agar seluruh jajaran di Kemhan dan TNI dapat mempertahankan opini WTP ini di masa-masa yang akan datang dengan terus memperbaiki pengelolaan keuangan disemua satuan kerja," kata Danhil, Kamis (30/7/2020).
Dia menuturkan, keberhasilan Kemhan dan TNI meraih opini WTP dari BPK untuk yang kedua kalinya merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kemhan dan TNI. Sebelumnya. pada Laporan Keuangan tahun lalu, Kemhan dan TNI juga meraih predikat yang sama dari BPK. "Juga menjadi komitmen nyata seluruh jajaran Kemhan dan TNI yang telah diwujudkan melalui berbagai upaya perbaikan secara terus menerus dengan selalu bersinergi dengan unit organisasi, satuan kerja dan instansi terkait," ujarnya. (Baca juga: Kemhan, Kemenkeu dan BPK Gelar Pertemuan Tripartit Pekan Depan)
Laporan keuangan Kemhan dan TNI terdiri lima komponen. Lima komponen tersebut antara lain, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk diketahui, BPK dalam melakukan audit memberikan 4 level opini, dengan menggunakan 4 standar acuan. Empat standar acuannya ,yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.
Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI diserahkan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Bidang Polhukam Hendra Susanto kepada Menhan Prabowo Subianto bertempat di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2020).
Hadir dalam acara tersebut, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Badir pula sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mebes TNI dan Angkatan serta pejabat di lingkungan BPK.
Juru Bicara Kemhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, atas diperolehnya opini WTP, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta kepada seluruh jajarannya agar dapat mempertahankan hasil tersebut di tahun-tahun ke depan. (Baca juga: Eits Jangan Hepi Dulu, Predikat WTP Tak Jamin Bebas dari Korupsi)
"Betul, Kemhan dan TNI memperoleh opini WTP dari BPK RI, Menhan meminta agar seluruh jajaran di Kemhan dan TNI dapat mempertahankan opini WTP ini di masa-masa yang akan datang dengan terus memperbaiki pengelolaan keuangan disemua satuan kerja," kata Danhil, Kamis (30/7/2020).
Dia menuturkan, keberhasilan Kemhan dan TNI meraih opini WTP dari BPK untuk yang kedua kalinya merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kemhan dan TNI. Sebelumnya. pada Laporan Keuangan tahun lalu, Kemhan dan TNI juga meraih predikat yang sama dari BPK. "Juga menjadi komitmen nyata seluruh jajaran Kemhan dan TNI yang telah diwujudkan melalui berbagai upaya perbaikan secara terus menerus dengan selalu bersinergi dengan unit organisasi, satuan kerja dan instansi terkait," ujarnya. (Baca juga: Kemhan, Kemenkeu dan BPK Gelar Pertemuan Tripartit Pekan Depan)
Laporan keuangan Kemhan dan TNI terdiri lima komponen. Lima komponen tersebut antara lain, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk diketahui, BPK dalam melakukan audit memberikan 4 level opini, dengan menggunakan 4 standar acuan. Empat standar acuannya ,yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.
Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI diserahkan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Bidang Polhukam Hendra Susanto kepada Menhan Prabowo Subianto bertempat di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2020).
Hadir dalam acara tersebut, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Badir pula sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mebes TNI dan Angkatan serta pejabat di lingkungan BPK.
(cip)
Lihat Juga :
