Urus Transportasi Publik, Pegawai KAI Wajib Memahami Bahaya Radikalisme

Jum'at, 25 Agustus 2023 - 01:57 WIB
loading...
A A A
Menurut Irfan, perlu adanya verifikasi berlapis dan berkesinambungan, systemnable, dan harus dilanjutkan dalam proses seleksi maupun pembinaan terhadap pegawai KAI agar kejadian tersebut tidak kembali terulang. "Bersyukur Komisaris Utama PT Kereta Api adalah Pak Kiai Said Aqil Siroj (mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/PBNU) yang turut hadir di sini sangat memahami tentang akar radikalisme," katanya.

Baca juga: Sita 16 Senjata Milik Teroris Karyawan KAI, Densus 88: Pabrikan dan Modifikasi

Ia juga mengapresiasi jajaran Direksi KAI yang sudah menegaskan kepada para pimpinan di setiap Daop maupun Divre untuk terus memantau pegawainya. Untuk itu dirinya juga berharap KAI ke depan bisa menyeleksi pegawai-pegawai lebih ketat lagi bukan pada verifikasi masuknya saja, tetapi juga bagaimana pegawai itu setelah di dalam KAI.

"Seleksinya sudah benar. Tinggal bagaimana kita meng-update instrumen itu dan secara berkala dilakukan. Jajaran direksi memantau, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada penanaman nilai-nilai kebangsaan. Harus dilihat juga rekam jejak digitalnya. Karena ini sangat halus, tidak bisa memilih. Karena dari profesor aja juga ada yang terpapar," kata Irfan.

Dalam kesempatan itu, Komisaris Utama PT KAI KH Said Aqil Siradj mengaku sangat kaget dengan ditangkapnya DE oleh aparat Densus 88."Saya orang yang sangat kaget. Di kalangan KAI ini ada yang menjadi terduga teroris. Dan saya yakin masih ada lagi, itu tidak sendirian," kata Kiai Said.

Untuk itu, ke depan dirinya meminta kepada seluruh perusahaan BUMN dan juga instansi pemerintah melakukan deteksi dini dan pengawasan internal terhadap para pegawainya agar tidak terjerat dalam masalah radikalisme dan terorisme. Pemberian materi wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air juga harus terus dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN dan instansi pemerintah lainnya kepada para pegawai sebagai upaya memperkuat imunitas dari paham-paham tersebut.

"Tentunya harus terus menerus seperti ini, tidak cukup hanya sekali. Dan tidak cukup hanya di pusat tetapi harus di setiap Daop atau Divisi Regional, dan harus juga di setiap BUMN, termasuk juga di kementerian-kementerian," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Densus Ungkap 247 Anak...
Densus Ungkap 247 Anak Terpapar Radikalisme dan Kekerasan Sepanjang 2026
Libur Panjang Kenaikan...
Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Daop 1 Jakarta Tambah 9 Perjalanan Kereta Jarak Jauh
Prabowo Terbitkan Perpres...
Prabowo Terbitkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Mengarah Terorisme
Momen Menteri Ara dan...
Momen Menteri Ara dan Hercules GRIB Debat Soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang
Menteri Ara Ungkap Instruksi...
Menteri Ara Ungkap Instruksi Prabowo: Ambil Kembali Lahan Negara
KA PSO Layani 7,88 Juta...
KA PSO Layani 7,88 Juta Pelanggan, Mobilitas Terjangkau Kian Meluas
KAI Perkuat Transformasi...
KAI Perkuat Transformasi Energi Lewat Biodiesel B50
KAI Jadi Benchmark Layanan...
KAI Jadi Benchmark Layanan Publik Indonesia, Dinilai Mampu Bersaing secara Global
Rekomendasi
Kejutan, Spanyol Ditahan...
Kejutan, Spanyol Ditahan Imbang Cape Verde di Laga Perdana Piala Dunia 2026
Pesawat Pengebom Strategis...
Pesawat Pengebom Strategis Tu-22M3 Rusia Jatuh saat Latihan Penerbangan, Apakah Ada Sabotase?
Ucapkan Selamat Tahun...
Ucapkan Selamat Tahun Baru 1448 Hijriah, Menag Ajak Umat Jaga Persatuan
Berita Terkini
Jamu Presiden Steinmeier,...
Jamu Presiden Steinmeier, Prabowo Sebut Jerman Jadi Inspirasi Inovasi Teknologi
Telusuri Aset Tersangka...
Telusuri Aset Tersangka Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Pengelola Apartemen
Tahun Baru Islam, Menag:...
Tahun Baru Islam, Menag: Momentum Pentingnya Dialog dan Merangkul Perbedaan
KPU Kaji Penerapan E-Voting...
KPU Kaji Penerapan E-Voting untuk Pemilu di Luar Negeri, Ini Alasannya
Akui Program Pemerintah...
Akui Program Pemerintah Banyak Kekurangan, Wapres Gibran: Kita Perbaiki Bersama
Megawati Tegaskan Prabowo...
Megawati Tegaskan Prabowo Bukan Musuh: Itu Teman Saya
Infografis
Penerima Bansos 2026...
Penerima Bansos 2026 Wajib Tahu! Ini Penjelasan Desil yang Jadi Penentu Kelayakan Bantuan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved