Urus Transportasi Publik, Pegawai KAI Wajib Memahami Bahaya Radikalisme

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) meminta kepada setiap pegawai PT Kereta Api Indonesia ( KAI ) memahami bahayanya radikalisme dan tindakan aksi terorisme. Sebab, PT KAI bergerak di bidang transportasi darat yang bertanggung jawab terhadap keselamatan banyak orang.

Hal ini ditekankan Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris menyusul penangkapan karyawan PT KAI berinisial DE oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri karena diduga terlibat terorisme. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang bahayanya radikalisme, maka diharapkan kasus yang sama tidak terulang kembali di tubuh PT KAI.

"Perlu diketahui bahwa PT Kereta Api ini menangani transportasi lho, kalau mereka yang terpapar itu menyalahgunakan amanat itu, (keselamatan) manusia semua hancur. Karena (kereta api) ini mengangkut orang banyak, bukan sedikit, karena ini bukan delman. Tapi kereta api," kata Irfan Idris saat menjadi narasumber pada acara Townhall Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kantor PT KAI Jakarta Railway Centre (JRC), Rabu (23/8/2023).



Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT KAI. Seluruh pegawai KAI yang sedang tidak bertugas di seluruh Daerah Operasi (Daops) dan Divisi Regional (Divre), Divisi LRT dan Balai Yasa se-Indonesia juga mengikuti secara daring.

Menurut Irfan Idris, bangsa Indonesia saat ini juga perlu bersyukur karena di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mengadakan kereta api cepat yang dapat menghemat waktu tempuh perjalanan. "Nah kalau dari insan PT Kereta Apinya sendiri tidak tinggi imunitasnya (dari paham radikal terorisme) bisa hancur kita. Berbahaya sekali karena (terorisme) ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Bisa membahayakan orang banyak," katanya.

Irfan Idris mengapresiasi karena Kasatgaswil DKI Jakarta Densus 88 Antiteror Kombes Pol Dani turut diundang memaparkan mengenai perkembangan kasus terorisme yang menjerat pegawai KAI. "Tidak perlu disampaikan siapa nama-nama pegawai itu. Jadi itu oknumnya, jangan disalahkan PT Kereta Apinya, karena dia sudah lama terpapar. Jadi DE ini belum menjadi pegawai KAI, saat dia masih sekolah menengah dia sudah bergerak (berhubungan dengan kelompok radikal)," katanya.

Menurut Irfan, perlu adanya verifikasi berlapis dan berkesinambungan, systemnable, dan harus dilanjutkan dalam proses seleksi maupun pembinaan terhadap pegawai KAI agar kejadian tersebut tidak kembali terulang. "Bersyukur Komisaris Utama PT Kereta Api adalah Pak Kiai Said Aqil Siroj (mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/PBNU) yang turut hadir di sini sangat memahami tentang akar radikalisme," katanya.



Ia juga mengapresiasi jajaran Direksi KAI yang sudah menegaskan kepada para pimpinan di setiap Daop maupun Divre untuk terus memantau pegawainya. Untuk itu dirinya juga berharap KAI ke depan bisa menyeleksi pegawai-pegawai lebih ketat lagi bukan pada verifikasi masuknya saja, tetapi juga bagaimana pegawai itu setelah di dalam KAI.