Jokowi: Atasi Demokrasi Kebablasan dengan Penegakan Hukum

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, demokrasi di Indonesia terlalu kebablasan.‎ Sehingga praktik demokrasi berpeluang menimbulkan artikulasi politik yang ekstrim.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul Internasional Covention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

Jokowi menjelaskan, akibat dari demokrasi kebablasan melahirkan‎ liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila‎.

"Dan penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bukti nyata seperti politisasi sara, ini harus kita ingatkan, kita hindari," tutur Jokowi di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Jokowi mengaku, sependapat dengan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, bahwa kondisi demokrasi hari ini banyak diisi oleh aksi saling menghujat, memfitnah, dan menyebarkan informasi bohong.

Kendati begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini hal ini menjadi ujian demokrasi. Jika dikelola dengan baik, maka demokrasi Indonesia menjadi semakin dewasa dan matang.

"Kalau tenaga pikiran kita habis, kita lupa pada pekerjaan utama kita yaitu menyejahterakan rakyat. Kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum, aparat harus tegas, tidak usah ragu-ragu," pungkasnya.