Mendagri Tak Ingin Jokowi Disalahkan Terkait Status Ahok
Selasa, 14 Februari 2017 - 15:16 WIB
Mendagri Tak Ingin Jokowi Disalahkan Terkait Status Ahok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pihaknya sudah menyerahkan surat permohonan yang berisi permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) tentang status pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Tjahjo, sejauh ini pihaknya tetap menunggu keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menerapkan pasal apa yang bakal diterapkan kepada Ahok. Tjahjo mengatakan, pasal yang didakwakan Ahok berupa pasal alternatif.
"Intinya kami sudah menyerahkan kepada surat permohonan kepada ketua MA, tentang fatwa atau pendapat hukum terkait dengan apa yang akan pemerintah dalam hal ini Kemendagri putuskan," ujar Tjahjo di Gedung MA, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Tjahjo mengaku, keinginannya meminta pertimbangan atau fatwa MA untuk menghindari polemik di masyarakat. Hal itu pun dilakukan atas dasar dorongan masyarakat dan para pakar hukum.
Menurutnya langkah dirinya menyampaikan permohonan fatwa MA juga sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya enggak mau masuk ke ranah politik. Ini kan masalah aturan, makanya saya minta (fatwa MA) ini, karena saya enggak mau punya Bapak Presiden disalahkan," tukasnya.
Menurut Tjahjo, sejauh ini pihaknya tetap menunggu keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menerapkan pasal apa yang bakal diterapkan kepada Ahok. Tjahjo mengatakan, pasal yang didakwakan Ahok berupa pasal alternatif.
"Intinya kami sudah menyerahkan kepada surat permohonan kepada ketua MA, tentang fatwa atau pendapat hukum terkait dengan apa yang akan pemerintah dalam hal ini Kemendagri putuskan," ujar Tjahjo di Gedung MA, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Tjahjo mengaku, keinginannya meminta pertimbangan atau fatwa MA untuk menghindari polemik di masyarakat. Hal itu pun dilakukan atas dasar dorongan masyarakat dan para pakar hukum.
Menurutnya langkah dirinya menyampaikan permohonan fatwa MA juga sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya enggak mau masuk ke ranah politik. Ini kan masalah aturan, makanya saya minta (fatwa MA) ini, karena saya enggak mau punya Bapak Presiden disalahkan," tukasnya.
(maf)
