Tetapkan 9.925 Bacaleg DPR RI Masuk DCS, KPU Minta Masukan Masyarakat
Sabtu, 19 Agustus 2023 - 10:32 WIB
loading...
Sebanyak 9.925 bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR masuk daftar calon sementara (DCS). KPU RI pun telah menetapkan bacaleg tersebut dan akan diumumkan pada Sabtu (19/8/2023) ini. Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 9.925 bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI masuk daftar calon sementara (DCS). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pun telah menetapkan bacaleg tersebut dan akan diumumkan mulai Sabtu (19/8/2023) ini.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, nama-nama tersebut bakal diumumkan ke masyarakat secara luas pada 19-23 Agustus 2023. "Melalui media yang ditentukan oleh KPU dan juga melalui laman-laman yang dimiliki oleh KPU dan juga media sosial KPU," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).
Kata Hasyim, masyarakat nantinya dapat memberikan masukan terhadap para bacaleg tersebut. Masukan itu diajukan masyarakat berdasarkan tingkatan dan juga identitas jelas.
Misalnya, untuk Bacaleg DPR RI masyarakat bisa mengajukan masukan dan tanggapan di KPU RI. Lalu, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat mengajukannya ke KPU masing-masing daerah.
Baca Juga: Partai Perindo Gelar Sosialisasi Bacaleg untuk Pemilu 2024
"Berdasarkan catatan tanggapan masyarakat tersebut tentu saja standar ya bahwa para pihak yang memberikan catatan masukan tanggapan harus dengan identitas yang jelas, yang bisa dikonfirmasi," katanya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, nama-nama tersebut bakal diumumkan ke masyarakat secara luas pada 19-23 Agustus 2023. "Melalui media yang ditentukan oleh KPU dan juga melalui laman-laman yang dimiliki oleh KPU dan juga media sosial KPU," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).
Kata Hasyim, masyarakat nantinya dapat memberikan masukan terhadap para bacaleg tersebut. Masukan itu diajukan masyarakat berdasarkan tingkatan dan juga identitas jelas.
Misalnya, untuk Bacaleg DPR RI masyarakat bisa mengajukan masukan dan tanggapan di KPU RI. Lalu, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat mengajukannya ke KPU masing-masing daerah.
Baca Juga: Partai Perindo Gelar Sosialisasi Bacaleg untuk Pemilu 2024
"Berdasarkan catatan tanggapan masyarakat tersebut tentu saja standar ya bahwa para pihak yang memberikan catatan masukan tanggapan harus dengan identitas yang jelas, yang bisa dikonfirmasi," katanya.
