Tokoh NU dan Muhammadiyah Puji KSAD Dudung Jaga Netralitas TNI

“Normanya adalah TNI berasal dari rakyat karena itu di dalam soal politik TNI tidak mau ikut campur atau bercampur dengan politik praktis. Salah satu implementasinya adalah purnawirawan TNI walau punya hak sebagai warga negara sipil tapi jangan sampai menggunakan atribut-atribut yang terkesan bahwa itu atribut TNI,” katanya.

Menurut Hikam, penggunaan atribut TNI tidak berdampak pada institusi resmi TNI itu sendiri. Sebab, publik sudah bisa membaca dan membedakan institusi resmi TNI dan purnawirawan TNI yang berkegiatan politik.

“Kalau TNI resmi itu kan politik negara, dan tidak akan berpolitik praktis. Tapi kalau sudah purnawirawan sudah menjadi warga negara sipil walau tentu beliau-beliau itu sudah pernah berkecimpung di TNI maka sapta marga akan tetap ada, tidak bisa hilang. Tapi tidak ada kaitannya dengan institusi resmi TNI,” paparnya.

Baca juga: Pesan KSAD Jenderal Dudung ke 1.025 Perwira: Jangan Selalu Membiasakan Ingin Dihormati

Hikam juga menyampaikan sejarah TNI lahir dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat. Karenanya, TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan. “Dari zaman kelahirannya TNI berasal dari rakyat. Kan ada negara yang tentaranya itu bersal dari kalangan bangsawan. Tapi kalu pengalaman dari sejarah TNI aslinya , mau diapakan saja tidak bisa berubah. Kan ada pimpinan, ada kebijakan,” tegasnya.